Kelembagaan hukum dan peradilan yang kuat menjadi penentu dalam memastikan hukum berjalan secara efektif dan efisien. Kelembagaan tidak hanya mengacu pada organisasi, melainkan aturan main yang mengatur tata hubungan antar elemen masyarakat dalam suatu negara pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik dan sosial, serta perundang-undangan.   

Kepastian hukum sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, karena dia memungkinkan terciptanya ekosistem usaha yang aman dan menguntungkan, baik bagi pengusaha maupun pekerja. Oleh karena itu implementasi hukum yang adil dan imparsial perlu dukungan dari Aparat Penegak Hukum (APH), serta sistem peradilan yang transparan dan akuntabel.  

KEMITRAAN konsisten mengawal penguatan reformasi hukum dan peradilan, sebagai bagian dari proses dukungan dalam memperbaiki sistem hukum serta peradilan yang lebih profesional dan adil, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), memenuhi hak asasi manusia, serta tidak mentolerir praktik-praktik konflik kepentingan dalam bernegara. Ini mencakup pembaruan regulasi, peningkatan akses terhadap keadilan, penguatan lembaga hukum dan peradilan, serta memastikan bahwa hukum berlaku secara merata tanpa memihak.