Beranda / Publication

Walikota Pekalongan Dukung Program AF KEMITRAAN

Dok. Kemitraan

PEKALONGAN- Walikota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid menyambut baik berbagai program dan kegiatan yang dilakukan Kemitraan/Partnership bagi Tata Kelola Pemerintahan yang saat ini sedang dijalankan melalui program Adaptation Fund.

Hal tersebut disampaikan Aaf sapaan akrab HA Afzan Arslan Djunaid saat menerima kunjungan Program Director For Sustainable Governance Strategic

Dewi Riski di kantornya, Rabu (13/4). Walikota didampingi Kepala Bapeda Cayekti Widigdo, Kepala Diskominfo Arif Karyadi dan jajaran pimpinan OPD lainnya.

”Kami dari Pemkot Pekalongan sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Kemitraan di Kota Pekalongan melalui program Adaptation Fund. Apalagi ini untuk membantu kota kami dalam menghadapi dampak perubahan iklim, terutama terkait penanganan banjir rob,” ujarnya.

Aaf menjelaskan, penanganan banjir rob tidak bisa dilakukan hanya oleh Pemkot Pekalongan saja. Tapi juga membutuhkan kerjasama berbagai elemen, baik dari unsur pemerintah, masyarakat maupun pihak-pihak lainnya. Karena itu dirinya menyambut baik yang sedang dikerjakan Kemitraan di Kota Pekalongan.

”Pihak yang membantu Kota Pekalongan seperti dari Kemitraan sangat bersemangat. Kami dari pihak yang dibantu seharusnya lebih bersemangat. Apa saja diminta dari Kemitraan akan berusaha kami fasilitasi demi lancarnya program yang dikerjakan. Bahkan saya berharap, kalau temen-temen Kemitraan Jakarta ke Pekalongan jangan menginap di hotel, tapi menginap di rumah dinas walikota atau guest house,” pintanya.

Seperti diketahui, Pemkot Pekalongan mendapat bantuan penanganan banjir rob  melalui program Adaptation Fund Lembaga Kemitraan (Patnership for Governance Reform). Melalui program ini, akan dilakukan pembangunan fisik dan nonfisik untuk membantu membangun ketahanan wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam.

Ada delapan kelurahan yang menjadi target intervensi dalam program ini. Yakni Kelurahan Pasirkratonkramat (Kecamatan Pekalongan Barat) dan tujuh kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara. Tujuh kelurahan itu, meliputi Kelurahan Padukuhankraton, Kandang Panjang, Panjang Baru, Bandengan, Panjang Wetan, Krapyak serta Degayu.

Direktur Program Kemitraan Dewi Rizqi mengatakan, sudah banyak program yang dilakukan dari Kemitraan di Pekalongan. Seperti pemutaran film Semesta yang bercerita  pentingnya kesadaran akan dampak perubahan iklim, pembentukan fasilitator kelurahan, sosialisasi berbagai dampak perubahan iklim,  penanaman mangrove, dan program-program lainnya.

”Ada program-program lain juga yang sedang kami lakukan. Mohon dukungan dari Bapak Walikota Pekalongan dan jajaran Pemkot agar implementasi program Kemitraan di Kota Pekalongan bisa benar-benar berhasil,” katanya.

Dewi menyebut, beberapa program ke depan yang akan dikerjakan misalnya lomba bertema Aksi Generasi Muda Perubahan Iklim Kota Pekalongan, pembangunan eco wisata, membangun bangunan pelindung pantai, penanganan masalah sampah, pelibatan komunitas-komunitas, penanaman mangrove di kawasan Taman Mangrove dan berbagai program lain.

”Kami berharap semua program Kemitraan ini bisa berjalan lancar. Dan ini perlu dukungan dari jajaran Pemkot serta masyarakat. Kemitraan berkomitmen untuk membantu Kota Pekalongan dalam rangka membangun ketahanan wilayahnya dari dampak perubahan iklim seperti banjir rob,” katanya.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.