Pada Senin, 15 Agustus, program USAID Indonesia Integrity Initiative (USAID INTEGRITAS) mengumpulkan 25 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Jakarta dalam forum diskusi membahas tentang tantangan dan prioritas utama sebagai usulan untuk Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2023-2024.
USAID INTEGRITAS adalah program berdurasi lima tahun yang dilaksanakan oleh KEMITRAAN secara konsorsium dengan Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TI-I), dan Basel Institute on Governance. Program ini bertujuan mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan penguatan budaya integritas baik di sektor publik maupun swasta.
Setiap dua tahun sekali, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kantor Staf Presiden, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, merumuskan Stranas PK baru sebagai panduan inisiatif kolaboratif dan lintas sektor dalam rangka upaya perlawanan dan pencegahan korupsi. Dalam prosesnya, perumusan Stranas PK dan aturan-aturan pendukungnya juga memberikan peran strategis bagi usulan yang berasal dari OMS.
Oleh karena itu, sesuai dengan pendekatan ganda yang diterapkan program USAID INTEGRITAS yaitu penguatan sistem dan pelibatan publik, program ini memfasilitasi OMS untuk memberikan usulan program sebagai cara mengatasi kerentanan korupsi yang sistematis dan konflik kepentingan. Usulan diberikan berdasarkan pengalaman dan penelitian lapangan komprehensif yang dimiliki OMS.
Forum kali ini juga mendapat kesempatan berharga dengan hadirnya Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pahala menyampaikan arahan terkait peran OMS yang saat ini diperlukan Stranas PK. “Peran OMS sangat penting dalam mengkomunikasikan aksi-aksi Stranas PK sehingga menimbulkan suatu kebutuhan mendesak dari masyarakat untuk akselerasi pelaksanaan program,” ungkap Pahala.
Kemudian, dia menyampaikan bahwa OMS juga dapat berperan dalam pengimplementasian atau eksekusi program mulai dari perencanaan hinggga pelaksanaannya. “Harapannya OMS dapat berperan untuk monitoring dan evaluasi sejauh mana Stranas mencapai target dan dampaknya kepada masyarakat,” tambah Pahala.
Dondya Sentya, Senior Rule of Law Advisor USAID Indonesia, mengungkapkan dukungan penuh USAID dalam program ini. “USAID mendukung pemerintah Indonesia untuk terus mendorong pencegahan korupsi melalui budaya integritas di sektor publik dan swasta termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat. USAID juga memahahami Stranas PK sebagai inisiatif pemerintah yang strategis tidak hanya untuk mengkoordinasikan upaya-upaya pencegahan bersifat kolaboratif di antara aktor penting pencegahan korupsi di Indonesia, tetapi juga merupakan wahana yang disediakan pemerintah Indonesia untuk memberikan peran bagi masyarakat sipil. Saya harapkan forum ini dapat berjalan dengan baik dan teman-teman semua dapat berkontribusi. Kita tunggu hasil kontribusinya,” ujar Dondy.
Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Laode M. Syarif, yang turut hadir dalam pertemuan ini menyampaikan apresiasinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memberikan arahan dalam pertemuan dengan berbagai OMS sebagai bentuk refleksi atas Stranas PK 2021-2022. “Saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang telah disampaikan oleh KPK kepada tim INTEGRITAS di KEMITRAAN. Dalam hal ini untuk melaksanakan pertemuan dengan OMS untuk melakukan refleksi terkait Stranas PK yang akan berakhir tahun 2022. Oleh karena itu, kita perlu merefleksikan capaian-capaian, hambatan-hambatan yang kita rasakan dalam implementasi Stranas PK,” ungkap Laode.
Laode menambahkan melalui forum ini para peserta dapat pula mendapatkan arahan dari KPK tentang sumbangsih OMS dalam rangka memperkaya materi Stranas PK 2023-2024.
Para peserta forum terbagi dalam tiga kelompok diskusi yaitu:
1. Kelompok sumber daya alam, kehutanan, kelautan dan perikanan
2. Kelompok perencanaan/penganggaran, bantuan sosial, dana desa, sumber daya manusia.
3. Kelompok reformasi birokrasi, Polri, MA, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan partai politik.
Setiap kelompok didorong untuk mendiskusikan solusi strategis termasuk potensi peran OMS dalam penyelesaian isu korupsi di setiap bidang tersebut.
USAID INTEGRITAS, dengan dukungan OMS peserta forum, telah mengidentifikasi berbagai topik prioritas yang akan diusulkan untuk dimasukan ke dalam Stranas PK 2023-2024, yang kemudian akan ditelaah lebih lanjut melalui serangkaian diskusi kelompok terarah. Rekomendasi OMS terkait rencana aksi Stranas PK akan diberikan ke Sekretariat Stranas PK di bulan Oktober.
Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.
Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.
Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.
