Tanggal 21-30 September, KEMITRAAN mengumpulkan 188 aktivis perwakilan dari 76 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), akademisi serta praktisi dalam rangka merumuskan masukan untuk penyusunan dokumen Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) periode 2023-2024.
Dokumen Stranas PK merupakan dokumen pemerintah yang menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program pencegahan korupsi di Indonesia. Gerakan ini dipelopori oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kantor Staf Kepresidenan.
Diskusi menghasilkan 16 proposal tematik pencegahan korupsi di sektor pengelolaan perikanan, kehutanan, sumber daya alam lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penegakan hukum, serta keuangan politik. Dalam diskusi, forum OMS memiliki perhatian terhadap isu spesifik, seperti penangkapan ikan ilegal dan pembuangan bahan bakar kapal laut ilegal; perijinan pengolahan sumber daya alam terintegrasi; verifikasi laporan pernyataan kekayaan aparatur negara; dan pengumpulan penalti dan denda perusahaan, dan masalah-masalah lainnya.
Forum ini juga menemukenali bahayanya korupsi yang terjadi terhadap program-program yang sedang dilaksanakan oleh OMS, terutama dalam hal konservasi ekosistem kelautan dan perikanan.
“Melalui kegiatan hari ini, kita menyadari bahwa korupsi sangat berdampak terhadap tata kelola perikanan Indonesia. Hari ini, kita diajak berdiskusi untuk memikirkan dengan lebih detil. Ini tantangan buat kita para CSO (Civil Society Organisation) yang selama ini berjuang berkampanye menyelamatkan laut, terutama salah satunya dari ancaman korupsi,” ungkap Afdillah Chudiel, Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia.
“Kita berharap hasil rekomendasi hari ini benar-benar bisa menyentuh akar masalah korupsi di sektor kelautan. Sektor ini berpotensi meningkatkan devisa yang akan berdampak pada kesejahteraan. Namun, di sisi lain, kita juga perlu memikirkan upaya-upaya perlindungan karena korupsi menjadi salah satu ancaman bagi potensi dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia,” lanjutnya.
Forum ini merupakan bagian dari program Indonesia Integrity Initiative (INTEGRITAS) yang didukung oleh U.S. Agency for International Development (USAID). Selain KEMITRAAN, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TI-I), dan Basel Institute on Governance menjadi bagian dari konsorsium program INTEGRITAS yang berlangsung selama lima tahun ke depan.
Dokumen yang dihasilkan akan diserahkan kepada tim Stranas PK 2023-2024 agar dapat diadopsi ke dalam dokumen strategi final. Program USAID INTEGRITAS meyakini bahwa peningkatan keterlibatan masyarakat, tidak hanya dalam proses pembentukan kebijakan tetapi juga dalam monitoring dan implementasi, dapat menuju pada suatu perubahan yang signifikan. Dengan demikian, program ini akan terus mendukung kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam upaya-upaya pencegahan korupsi.
Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.
Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.
Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.
