Beranda / Publication

Peresmian Kerjasama KEMITRAAN dan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa & Masyarakat Adat (KMA) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

KEMITRAAN dan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa & Masyarakat Adat (KMA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kerjasama ini terkait penguatan kelembagaan dan pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME serta masyarakat adat. Penandatanganan ini dihadiri oleh 16 peserta bertempat di Gedung E Kemendikbudristek, Selasa 9 Agustus 2022.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Laode M. Syarif dan Direktur KMA, Sjamsul Hadi. PKS ini meliputi enam lingkup kerja sama di antaranya penyediaan data bersama mengenai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat; peningkatan kapasitas penghayat dan masyarakat adat; pemberdayaan bagi penghayat dan masyarakat adat; penguatan lembaga penghayat dan masyarakat adat; diseminasi praktik baik; serta sosialisasi implementansi kebijakan.

“KEMITRAAN melalui program ESTUNGKARA saat ini turut mendorong upaya pemberdayaan perempuan masyarakat adat. Hal ini tentu juga sejalan dengan ruang lingkup kerjasama yang telah tertuang dalam PKS ini,” ujar Laode M. Syarif dalam sambutannya.

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk merealisasikan sinergi dan optimalisasi program baik di KEMITRAAN dan di Direktorat KMA dalam penguatan lembaga dan pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat.

“Kami dari KMA menyambut baik kerjasama ini dalam mendukung percepatan penanganan bagi masyarakat adat dan penghayat kepercayaan, harapannya kerja kolaborasi ini ke depan dapat memunculkan lokus-lokus yang dapat dikerjasamakan,” ujar Sjamsul Hadi dalam pertemuan ini.

Beliau juga berharap bertepatan dengan peringatan hari masyarakat adat sedunia, penandatanganan ini bisa menjadi momentum baik untuk mewujudkan sinergitas bersama demi tujuan yang baik kedepan bagi masyarakat, terutama bagi penghayat kepercayaan dan masyarakat adat di Indonesia.

KEMITRAAN dan Direktorat KMA juga telah menyusun rencana kerja bersama yang akan diimplementasikan dalam kurun waktu tiga tahun kedepan. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan disinergikan meliputi pendataan masyarakat adat, pengelolaan sekolah lapang yang berbasis kearifan lokal, penyelenggaraan workshop perangkat pembelajaran bagi penyuluh kepercayaan Marapu, hingga pelatihan bagi perempuan adat melalui sekolah vokasi lewat pengembangan unit usaha ekonomi berbasis potensi lokal. 

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.