Beranda / Publication

Peningkatan Kapasitas Penyuluh Sumba Timur dalam Mendukung Layanan Advokasi Pendidikan Penghayat

KEMITRAAN bersama Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa & Masyarakat Adat (KMA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi tenaga penghayat di Kota Waingapu, Sumba Timurpada tanggal 18-20 Oktober 2022. Kegiatan ini merupakan implementasi dari perjanjian kerja sama antara KEMITRAAN dan Direktorat KMA terkait penguatan kelembagaan dan pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME serta masyarakat adat.

Pelatihan ini penting dilaksanakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mengamanatkan bahwa peserta didik penghayat memenuhi Pendidikan agama melalui Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Direktur KMA Kemendikbud Ristek Syamsul Hadi dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa bagi 18 kader pendidik kepercayaan dari 5 Kecamatan di Sumba Timur pada bulan Juni lalu.

“Saya berharap pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran untuk membiayai penyuluh penghayat melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” ujar Syamsul dalam sambutan pembukaan kegiatan.

Pelatihan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Sumba Timur, Umbu Ngadu Ndamu yang menyampaikan beberapa data terkait jumlah anak penghayat kepercayaan yang terdaftar dan kendala yang dihadapi daerah dalam pemenuhan hak pendidikan anak penghayat.

“Ke depannya setelah pelatihan ini perlu tindak lanjut bersama Dinas Pendidikan untuk penempatan para penyuluh kepercayaan yang saat ini sudah memperoleh sertifikat terampil dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Termasuk melakukan pendataan yang merupakan penghayat,” terang Umbu Ngadu Ndamu dalam sambutannya. Sekda juga berharap para penyuluh kepercayaan ini nantinya akan dilibatkan dalam Forum Kerukunan umat beragama (FKUB) sebagai anggota.

Pelatihan ini bertujuan untuk membangun pemahaman tenaga penyuluh kepercayaan yang mengajar di Sumba Timur terkait kurikulum merdeka dan cara berkomunikasi dalam layanan advokasi Pendidikan kepercayaan hingga mampu menyusun menyusun perangkat pembelajaran berbasis teknologi.

Kemendikbud menggunakan modul yang telah dikembangkan yang memuat sejumlah materi yaitu kurikulum merdeka belajar, advokasi layanan Pendidikan, perangkat pembelajaran dan penilaian, penyusunan jadwal belajar tahunan, hingga menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan praktik dalam penggunaan perangkat belajar.

“Saya mengapresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini  dan berharap hasil kegiatan ini dapat ditindaklanjuti di tingkat daerah terutama untuk penempatan para penyuluh dan memastikan adanya insentif yang sesuai,” ujar Yophy Hambaratu salah satu peserta pelatihan.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.