Beranda / Publication

Pelatihan Analisis dan Penyusunan Anggaran Publik untuk Tenaga Ahli Fraksi DPR-RI

Jakarta (23/08). Kemitraan didukung oleh Kedutaan Belanda, menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Ahli Fraksi Dalam Hal Analisis Dan Penyusunan Anggaran Publik. Pelatihan dilaksanakan di Jakarta selama 3 hari, yaitu tanggal 23-25 Agustus 2018. Kegiatan peningkatan kapasitas ini merupakan salah satu dari tiga rekomendasi kegiatan pelatihan yang dibutuhkan tenaga ahli fraksi, hasil dari pertemuan yang dilakukan Kemitraan bersama perwakilan tenaga ahli fraksi dari 10 partai di DPR RI pada tanggal 7 Juni 2018 yang lalu.

Pelatihan ini diikuti oleh 2 orang perwakilan tenaga ahli dari masing-masing fraksi yang ada di DPR RI, sehingga pelatihan diikuti oleh total 20 orang peserta yang berasal dari 10 partai di DPR RI. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan penguatan pengetahuan kepada tenaga ahli fraksi DPR RI tentang tujuan penyusunan anggaran publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan kebijakan publik. Selain itu, tenaga ahli fraksi di DPR RI juga dilatih untuk dapat memahami mekanisme penyusunan anggaran publik, melakukan analisa usulan anggaran publik dan menyusun anggaran kebijakan publik.

Dalam sambutan pembukaan pelatihan ini, Ahmad Qisai – Direktur Program DJGR Kemitraan menyampaikan: ”Anggota dewan juga sebaiknya mendapat feeding informasi yang mumpuni untuk dapat memutuskan suatu kebijakan yang baik. Oleh karena itu, peran tenaga ahli fraksi seharusnya diperkuat, karena tenaga ahli fraksi ini penjaga gawang untuk feeding informasi tersebut”. Lebih lanjut Qisai mengatakan: “Harapan dari proses ini, adanya penguatan proses bersama, mengetahui bahwa anggaran merupakan hal penting yang penyusunannya harus diperkuat agar anggaran dan kebijakan dapat berjalan secara maksimal. Kami berharap pelatihan ini dapat menjadi pengetahuan bagaimana seharusnya anggaran untuk kebijakan dibuat”.

Pelatihan didesain dengan interaktif, menggunakan data, metode dan tools yang mudah dipahami dan dipraktekkan serta dipandu oleh narasumber yang ahli dibidang kebijakan dan penyusunan anggaran publik.

Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga ahli fraksi, merupakan bagian dari upaya Kemitraan dalam mendukung program INSPIRE (Initiative for Network Strengthening of Young Politicians for improved Representation and Political Education) yang didukung juga oleh pemerintah Belanda melalui NIMD (The Netherlands Institute for Multiparty Democracy) yang berfokus kepada membangun budaya dialog lintas partai di DPR RI, yang sudah dimulai sejak tahun 2016.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.