Beranda / Publication

Mangrove for Future, Pulihkan Kawasan Pesisir Kota Pekalongan

Pekalongan, 21 September 2022 – Kota Pekalongan sudah tidak asing lagi dengan dampak perubahan iklim yang berupa peristiwa-peristiwa bencana. Wilayah ini dihadapkan pada berbagai persoalan terkait topografisnya, yaitu banjir bah (banjir yang terjadi saat musim hujan), banjir rob (naiknya permukaan air laut), dan penurunan struktur tanah. Banjir yang kerap terjadi sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Ditambah peristiwa cuaca ekstrem dan kekeringan yang berkepanjangan membuat penduduk Pekalongan menderita. Dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah rusaknya infrastruktur jalan, tergenangnya lahan produktif di wilayah pesisir, hingga menurunnya pendapatan masyarakat.

Sebagai kawasan pesisir, perlu dilakukan upaya-upaya adaptif untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Salah satunya adalah dengan memperbaiki dan melindungi ekosistem mangrove. Selama satu dekade terakhir, mangrove sudah menjadi pelindung garis pantai Pekalongan dari abrasi. Namun, kondisi tumbuhan ini sudah mengalami degradasi dalam beberapa tahun terakhir. 

Menanggapi hal tersebut, KEMITRAAN – Partnership for Governance Reform bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pekalongan, melalui dukungan Adaptation Fund (AF) kembali melakukan aksi sinergitas untuk keberlanjutan lingkungan dengan slogan Mangrove for Future pada 21 September 2022. Aksi tersebut diwujudkan dengan melakukan penanaman 15.500 bibit mangrove jenis Avicennia Marina dan Casuarina Equisetifolia di Kelurahan Kandang Panjang dan Bandengan. 

“Penanaman mangrove sudah dimulai sejak Juli 2022 dengan menanam 2500 bibit mangrove di Kelurahan Degayu. Rehabilitasi tanaman ini sangat penting dilakukan mengingat ekosistem mangrove tak hanya berfungsi untuk mencegah abrasi, tapi juga menjadi habitat alami ikan dan kerang yang selama ini dijadikan mata pencaharian masyarakat Kota Pekalongan,” kata Andi Kiki, Team Leader Program AF Pekalongan.

Program AF Pekalongan sudah dimulai sejak 2021 dengan Pendekatan 3M, Melindungi, Mempertahankan, dan Melestarikan dengan tujuan memelihara kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak langsung perubahan iklim agar tetap kondusif dan berkelanjutan. 

“Melalui program ini, KEMITRAAN terus membantu masyarakat agar terhindar dari ancaman bencana iklim dengan meningkatkan ketahanan masyarakat secara sosial, ekonomi, dan ekologi. Contoh kegiatan yang sudah kami lakukan, yakni penguatan kapasitas masyarakat, khususnya anak muda, pengembangan ekonomi alternatif, pembangunan fasilitas/infratruktur, dan melakukan upaya-upaya rehabilitasi tanaman mangrove yang mengalami kerusakan, seperti yang kita lakukan saat ini,” ungkap Dewi Rizki, Direktur Program Sustainable Governance Strategic KEMITRAAN. 

“Persoalan perubahan iklim adalah tugas menantang sehingga diperlukan kerja sama dan komitmen berbagai pihak. Dari kegiatan ini, saya berharap ini bisa menjadi pemantik bagaimana upaya mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim dapat dikurangi sehingga kelangsungan hidup masyarakat di Kota Pekalongan kembali sejahtera,” kata Afzan Arslan Djunaid, Walikota Pekalongan. 

Kegiatan penanaman mangrove menjadi salah satu media yang baik bagi masyarakat, komunitas, khususya anak muda untuk belajar dan turut berkontribusi dalam upaya perlindungan daerah pesisir dari bencana iklim yang kerap terjadi di daerah ini. 

“Dengan diadakannya kegiatan ini secara tidak langsung akan memberikan kesadaran dan pembelajaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem pantai dengan merawat tanaman mangrove tersebut. Kegiatan semacam ini juga harus terus ditanamkan kepada generasi penerus atau generasi muda untuk turut serta berperan aktif dalam menjaga lingkungan yang akan mendukung kehidupan masyarakat Pekalongan di masa mendatang,” tutup Eko Budi Keano, Perwakilan Kelompok Kerja Kota Pekalongan.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.