Beranda / Publication

KOBAR Pekalongan: Aksi Generasi Muda Pekalongan Menghadapi Perubahan Iklim dan Berkolaborasi dengan Pemerintah

Dok. Kemitraan

Ganjar Pranowo bertemu dengan perwakilan KOBAR Pekalongan di kantor dinas Gubernur di Semarang (4/7)

PEKALONGAN, 4-5 Juli 2022  –  Beberapa wilayah pesisir pantai utara di Jawa Tengah mengalami penurunan tanah yang cukup ekstrim dan ancaman perubahan iklim hingga disebut para pakar ahli lingkungan, akan tenggelam. Menurut Heri Andreas, pakar geodesi ITB, area yang rentan tenggelam adalah Semarang, Pekalongan dan Demak. Bahkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pernah mengatakan, sekitar 45 persen wilayah Kota Pekalongan terancam tenggelam. 

Fakta ini membuktikan bahwa ancaman perubahan iklim adalah nyata dan harus menjadi perhatian semua orang. Perhatian pada ancaman perubahan iklim harus dilakukan lebih intensif dari level kebijakan hingga ke akar rumput. Anak muda sebagai kelompok yang akan menjadi agen perubahan di masa depan, sudah mulai beraksi menunjukkan kepedulian terhadap perubahan iklim. Mulai dari komunitas advokasi, pemilahan sampah, penghijauan dan masih banyak lagi. 

Kolaborasi Bareng Pemuda Pekalongan (KOBAR PEKALONGAN) untuk Perubahan Iklim merupakan rangkaian kegiatan 4 hari 3 malam dari 3-6 Juli 2022 yang diadakan di Grand Valley, Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.  KOBAR Pekalongan diikuti peserta berusia 16-25 tahun yang masuk 100 besar kompetisi Aksi Generasi Muda Adaptasi Perubahan Iklim Kota Pekalongan yang diadakan bulan Juni lalu. KOBAR Pekalongan diselenggarakan oleh Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau KEMITRAAN dengan dukungan Adaptation Fund, Pemerintah Kota Pekalongan dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Peserta KOBAR Pekalongan

Direktur Program Sustainable Governance Strategic KEMITRAAN, Dewi Rizki mengatakan, “Acara KOBAR Pekalongan bertujuan untuk semakin memperdalam kesadaran dan pemahaman generasi muda Pekalongan tentang dampak nyata perubahan iklim. Generasi muda Pekalongan dapat memainkan peran penting sebagai pelaku dan penggerak masyarakat dalam upaya penyadaran publik terkait perubahan iklim. Oleh karena itu, kami berharap KOBAR Pekalongan akan mendorong aksi perubahan iklim, dari, oleh dan untuk anak muda.”

Selama kegiatan, peserta diajak berdiskusi tentang perubahan iklim hingga melihat langsung fenomena nyata yang sudah terjadi. Mereka juga belajar membuat kampanye sosial lewat foto, video, dan public speaking. Selain itu peserta merencanakan aksi dan kolaborasi nyata anak muda Pekalongan untuk menghambat perubahan iklim. Untuk mewujudkan aksi dan kolaborasi nyata tersebut, peserta mendapatkan kesempatan untuk berdialog dengan perwakilan pemerintah. 

Games kekompakan tim dalam KOBAR Pekalongan

Salah seorang peserta KOBAR Pekalongan melemparkan pertanyaan saat talkshow dengan perwakilan pemerintah

Pada hari Senin, 4 Juli 2022, peserta KOBAR Pekalongan berdialog dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di kantor dinas gubernur yang berlokasi di kota Semarang. Perwakilan komunitas anak muda didampingi oleh Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Laode M. Syarif, berbagi mengenai keresahan terkait persoalan lingkungan. 

Sekar Ingrid Prameswari, murid SMKN 2 Pekalongan memanfaatkan momen ini untuk bertanya tentang keresahan masyarakat Pekalongan yang belum mendapatkan akses air dari PDAM setempat. Padahal, aturan pemerintah saat ini melarang masyarakat untuk pengambilan air tanah. 

Menanggapi hal ini Ganjar Pranowo menyarankan agar Sekar harus berani berbicara pada walikota Pekalongan agar disampaikan ke PDAM supaya dibuatkan pipa. Ganjar menyebutkan bahwa hal itu sudah menjadi tugas pemerintah daerah dan instansi terkait yakni PDAM atau PDAB dari Provinsi untuk membantu. 

Menanggapi kedatangan peserta KOBAR Pekalongan, Ganjar mengungkapkan, “Ini programnya bagus, mengedukasi anak-anak muda dari Pekalongan dan kita harapkan kesadarannya dibangun.” 

Talkshow yang dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Widi Hartanto, Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Laode M Syarif, dan Wakil Walikota Pekalongan, Salahudin.

Dialog bersama perwakilan pemerintah kembali berlanjut pada hari Selasa, 5 Juli 2022. Kali ini peserta KOBAR Pekalongan turut berpartisipasi dalam talkshow yang dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Widi Hartanto, Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Laode M Syarif, dan Wakil Walikota Pekalongan, Salahudin. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Widi Hartanto mengatakan kesediaannya berkolaborasi dengan anak muda. ”Kami dari Pemprov juga siap diajak berkolaborasi. Salah satunya kami fokus dalam penanganan mangrove untuk menyelamatkan lingkungan. Untuk bibit misalnya tidak usah khawatir, kita siapkan berapapun kalau anak anak muda Pekalongan minta bibit. Anak-anak muda juga perlu tersambung dengan pelaku usaha karena mereka juga banyak yang peduli dalam gerakan penyelamatan lingkungan,” ungkap Widi. 

Wakil Walikota Pekalongan, Salahudin menyarankan agar anak muda saling berbagi peran dalam gerakan penyelamatan lingkungan. ”Ada pemuda yang bergerak di media melakukan kampanye. Ada yang bergerak melakukan penanaman mangrove atau ada yang di bidang perikanan dan pengurangan sampah. Semua potensi itu harus bisa diajak kolaborasi. Termasuk bagaimana anak anak muda berkolaborasi dengan Pemkot, Pemprov, pemerintah tingkat nasional, serta lainnya,” tegas Salahudin. 

Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Laode M Syarif mengungkapkan apresiasinya terhadap pertemuan antara generasi muda dan perwakilan pemerintah. “Dialog antara perwakilan pemerintah kota Pekalongan dan provinsi Jawa Tengah dengan peserta KOBAR Pekalongan, merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menunjukkan adanya upaya pembuat kebijakan melibatkan anak muda dalam menghadapi krisis iklim. Semoga kelak kebijakan tentang iklim yang dibuat pemerintah setempat juga memperhatikan suara-suara anak muda di lapangan.”

Siaran pers dan dokumentasi acara KOBAR Pekalongan dapat diunduh di sini.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.