Beranda / Publication

Kemitraan Bantu Penanganan Banjir Rob di Kota Pekalongan

PEKALONGAN – Lembaga Kemitraan / Patnership for Governance Reform akan membantu proses penanganan banjir rob di Kota Pekalongan. Melalui program Adaptation Fun (AF), Kemitraan rencananya akan melakukan pembangunan fisik di sekitar wilayah pantai dan berbagai program lainnya selama tiga tahun. 

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif, saat bertemu Walikota Pekalongan, Achmad Alf Arslan Djunaid, Wakil Walikota Salahudin dan jajaran Pemkot di Kantor Walikota Pekalongan, Jum’at (19/3).

Dalam kunjungan ini Laode didampingi tim dari Kemitraan. Sementara dari Pemkot juga hadir Sekda, Sri Ruminingsih, Kepala Bappeda, Anita Heru Kusumorini, serta berbagai pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Laode mengatakan, Kemitraan selama ini memberi perhatian terhadap Kota Pekalongan yang sudah mengalami banjir rob sebagai dampak dari perubahan iklim. Kemitraan berupaya berkontribusi untuk terlibat secara langsung melalui program-program yang dilakukan. Apalagi sampai sekarang banjir rob di Kota Pekalongan belum juga teratasi, bahkan eskalasinya semakin meningkat.

”Kami bersyukur, proyek Adaptation Fund (AF) yang diajukan Kemitraan untuk penanganan dampak perubahan iklim di Pekalongan telah disetujui dengan anggaran sebesar 5,9 juta dollar. Untuk diketahui, proyek Adaptation Fund ini bersaing di seluruh dunia. Jadi kalau Pekalongan menang, kami berharap bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan bisa membantu penanganan banjir rob yang sudah lama terjadi di Kota Pekalongan,” katanya.

Laode berharap, ada dukungan dari Pemkot Pekalongan agar program bisa berhasil. Apalagi jajaran Pemkot yang secara teknis lebih mengetahui kondisi di lapangan. Dirinya juga meminta proyek ini bisa dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dengan sejumlah penyesuaian.

”Ini karena sudah ada perbedaan-perbedaan. Proposal kita bikin sejak tahun 2016. Jadi sudah pasti perlu penyesuaian dengan perkembangan terbaru,” katanya.  

Dirinya menambahkan, AF merupakan proyek fisik pertama yang dikerjakan oleh Kemitraan. Selama ini, Kemitraan lebih banyak mengerjakan program terkait perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersifat non fisik. Karena sudah mendapatkan kepercayaan dari AF, maka dirinya mengharapkan agar proyek ini bisa benar-benar berhasil. Selain terkait kepercayaan dalam pengelolaan proyek fisik, juga agar dampak proyek AF benar-benar bisa dilaksanakan secara luas oleh masyarakat di daerah yang berjuluk kota batik dunia ini.

”Satu-satunya lembaga di Indonesia yang terakreditasi untuk AF sampai hari ini baru organisasi kami. Mudah-mudahan nanti kita bisa menunjukan ada proyek adaptasi yang berhasil. Ada kondisi yang semakin baik di Kota Pekalongan setelah sekian lama terkena banjir rob. Kami mohon ada dukungan agar proyek ini bisa berhasil dilaksanakan,” tuturnya.

Laode mengungkapkan, jika melihat spektrum masalahnya, tidak mungkin persoalan banjir rob hanya bisa diselesaikan Pemkot Pekalongan. Tapi harus melibatkan elemen lain, termasuk dari pemerintah provinsi, pusat bahkan internasional. Ada banyak variabel penyebab banjir rob dan harus segera mendapatkan penanganan serius. 

”Menurut saya, penurunan tanah di Pekalongan termasuk ekstrim. Ini harus ada upaya sungguh-sungguh menangani. Sementara air laut semakin tinggi dan masuk ke pemukiman. Ada juga faktor keberadaan tanggul membuat air dari hulu kesulitan masuk ke laut. Jadi perlu ada kombinasi solusi, baik dari sisi teknis seperti pembuatan tanggul, maupun solusi bersifat alam seperti penanaman mangrove dengan skala wilayah yang luas,” katanya.  

Walikota Pekalongan, Bapak Achmad Alf Arslan Djunaid (Aaf) mengatakan, pihaknya menyampaikan rasa terima kasih atas program-program yang dilaksanakan Kemitraan selama ini di Pekalongan. Termasuk rencana proyek AF yang akan dilaksanakan selama tiga tahun. Menurut Aaf, Pekalongan merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang paling parah mengalami banjir rob. Pekalongan selalu menjadi perhatian ketika banjir rob melanda, baik oleh pemerintah Provinsi Jateng maupun pemerintah pusat.

”Kami senang sekali mengetahui akan ada proyek AF yang dilaksanakan Kemitraan. Ini sudah ditunggu-tunggu dan jadi kabar gembira. Kami menyampaikan terima kasih karena Kemitraan berkomitmen membantu Kota Pekalongan dalam penanganan banjir rob. Jajaran Pemkot Pekalongan siap mendukung dan membantu untuk keberhasilan proyek ini,” katanya.

Aaf menjelaskan, ada banyak faktor yang dihadapi Kota Pekalongan saat ini terkait banjir rob. Pertama, penurunan tanah ekstrem yang disinyalir akibat dari pengambilan air bawah tanah. Kedua, air rob dari laut yang semakin tinggi dan menggenangi berbagai kelurahan.

Ketiga, ada beberapa wilayah yang berada di daerah cekungan sehingga mudah terkena rob dan banjir. Keempat keberadaan tanggul raksasa belum sepenuhnya memberi solusi, karena saat curah hujan tinggi ternyata membuat air dari hulu tidak bisa masuk ke laut. Untuk itu, pihaknya menyampaikan terima kasih pada Kemitraan karena akan ikut membantu penanganan banjir rob melalui proyek fisik dengan dana AF. 

”Kalau lembaga lain masih bersifat riset dalam membantu, tapi Kemitraan akan membantu yang bersifat fisik. Berapapun jumlah anggarannya itu kami nilai besar karena untuk menangani persoalan yang dihadapi di daerah kami. Kami juga berharap, ada sinergi antara Kemitraan dengan lembaga-lembaga lain yang sedang melakukan riset atau upaya penanganan banjir rob sehingga bisa nyambung dan tidak tumpang tindih,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Wakil Walikota Pekalongan, Bapak Salahudin. Dirinya menyampaikan, pihaknya berterima kasih dengan rencana Kemitraan membantu Kota Pekalongan. Pasalnya, banjir rob sudah lama terjadi di Pekalongan dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Program AF bisa menjadi langkah kongkrit ke depan dalam penanganan banjir rob.

Sekda Kota Pekalongan Sri Ruminingsih juga menyambut baik rencana program AF yang dikerjakan Kemitraan di Pekalongan. Menurut dia, APBD Kota Pekalongan tidak bisa sepenuhnya untuk dapat menangani banjir rob. Dari nilai APBD Pekalongan sekitar Rp 960 miliar, sebanyak Rp 460 miliar untuk gaji ASN dan birokrasi. Sementara sisanya sekitar Rp 500 miliar dibuat untuk penanganan semua sektor.

”Sepertinya kita tidak bisa menangani banjir rob kalau tidak dibantu pemerintah pusat dan lembaga-lembaga yang peduli seperti dari Kemitraan. Kami sangat senang dibantu Kemitraan. Mudah-mudahan kita bisa sinergikan semua hal Harapannya tahun depan kondisi Kota Pekalongan tidak separah seperti kejadian banjir rob di awal 2021 kemarin,” harapnya. (AN)

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.