Beranda / Publication

Gubernur Jawa Tengah: Semesta Butuh Anak Muda

Semarang, 10 Desember 2022 – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengajak 200an anak muda yang berasal dari perwakilan SMA dan sederajat, Mahasiswa/Mahasiswi, akademisi, komunitas film, komunitas peduli lingkungan yang ada di Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk menjaga Semesta/dunia.

Hal ini disampaikan oleh beliau saat membuka kegiatan Nobar film Semesta yang diselenggarakan oleh lembaga KEMITRAAN bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Pekalongan melalui dukungan dana dari Adaptation Fund di XXI Paragon Semarang (10/12/2022). 

“Salah satu tantangan di Jawa Tengah adalah banjir rob. Untuk menguranginya dan menjaga ekosistem laut, kita bisa mulai dengan ikut gerakan menanam mangrove seperti yang pernah saya ikuti Agustus kemarin. Kalau gerakan ini bisa lanjut terus dan lebih banyak yang ikut, maka ini bagian dari cara kita meng-handle kondisi lingkungan yang mudah-mudahan kita bisa melakukan perbaikan restorasi. Soal bibit pemerintah bisa bantu, teknik perhutani bisa bantu, soal tenaga TNI dan Polri bisa membantu juga, apalagi kawan mahasiswa semua siap bergerak. Sehingga ini hanya butuh mau, yakin!” kata Ganjar.

Ganjar juga mengajak semua pihak terlibat dalam pengurangan sampah plastik dan mencontohkan apa yang sudah jajarannya lakukan. “Kami di jajaran Pemerintah Jawa Tengah sudah meminta semua pegawainya menggunakan tumbler untuk minum. Telah dipasang air minum isi ulang di kantor-kantor, agar semua bisa bawa botol dan mengisi ulang. Dengan ini, diharapkan tidak ada lagi penggunaan botol kemasan serta plastik sekali pakai di acara rapat,” terangnya.

Ganjar juga mengajak peserta Nobar untuk melakukan perubahan signifikan, dimulai dari pribadi, lingkungan keluarga, sekolah, kampus, komunitas hingga ke wilayah-wilayah yang dapat dijangkau sesuai kemampuan.  

Selain itu, Sumarno dari Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Tengah menambahkan bahwa sampah juga menjadi permasalah yang cukup serius. “Sampah ini menyebabkan banjir. Seperti pesan Pak Ganjar tadi, semua persoalan ini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja, tapi butuh keikutsertaan semua pihak, salah satunya teman-teman semua di sini,” ajak Sumarno dalam sambutannya.

“Sebagian wilayah di Indonesia sedang berusaha menahan dampak perubahan iklim, termasuk Jawa Tengah. Saya mengajak teman-teman semua untuk terlibat dalam gerakan pengurangan risiko krisis iklim, sesuai kemampuannya, salah satunya menanam pohon, mengurangi sampah plastik, dan penghematan terhadap penggunaan energi. Mari jadikan Jawa Tengah terus menjadi wilayah yang tetap gemah ripah loh jinawi,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Laode M Syarif di depan peserta Nobar yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Pekalongan, mengapresiasi keaktifan provinsi Jawa Tengah dalam penanganan isu perubahan iklim.

“Salah satu daerah di Jawa Tengah yang saat ini terdampak perubahan iklim adalah Kota Pekalongan dengan banjir robnya. Di sana sangat terlihat upaya pemerintah, baik nasional maupun provinsi untuk memastikan warganya tidak merasakan derita terus-menerus, salah satunya dengan pembangunan tanggul raksasa,” sebutnya.

Tidak hanya membangun, pemerintah juga telah melakukan program untuk pemberdayaan warga terdampak di Kota Pekalongan agar dapat beradaptasi dengan dampak yang dialami. Alhamdulillah KEMITRAAN sebagai satu-satunya lembaga non pemerintah di Indonesia yang mendapat kepercayaan mengelola dana adaptasi mendukung penuh upaya Pemerintah Kota, Provinsi dan Nasional dalam penanganan banjir rob. Antara lain menurut Laode dengan melakukan penanaman mangrove dan pembangunan konstruksi pemecah ombak. 

“Seperti di Semarang, kami juga menginisiasi anak-anak muda Kota Pekalongan untuk terlibat dalam penanaman mangrove guna meningkatkan kepedulian terhadap isu perubahan iklim. Karena Saya percaya, dengan kecerdasannya, kreativitas dan jumlahnya yang banyak, anak muda punya peran signifikan menjaga daerahnya agar tidak terus menerus kebanjiran,” terangnya.

Melalui Nonton Bareng Film Semesta ini, Laode berharap anak-anak muda yang berasal dari seluruh SMA di Kota Semarang, Mahasiswa/Mahasiswi, akademisi, komunitas film, komunitas peduli lingkungan, dan kalian semua para penerus masa depan Kota Pekalongan, Jawa Tengah dan Indonesia dapat terlibat aktif dalam menyuarakan isu perubahan iklim ke publik secara luas. 

“Saya berharap film ini menjadi inspirasi untuk melakukan perubahan dan aksi nyata di Kota Pekalongan, Semarang dan kota-kota lainnya, agar alam semesta yang ada tetap nyaman di huni, untuk 10, 100 bahkan 1000 tahun lagi, serta Jawa Tengah akan tetap dikenal dengan alamnya yang gemah ripah loh jinawi,” tutupnya.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.