Beranda / Publication

Data Sebagai Basis Merencanakan Strategi Pendampingan Masyarakat

Data yang akurat merupakan perangkat penting sebagai bagian dari strategi dalam perencanaan pembangunan. Dengan adanya data, perencanaan pembangunan dapat berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi nyata di suatu wilayah. Di ranah pemerintah,  perlu dilakukan untuk menjadikan data menjadi sumber informasi dan pengetahuan dalam merumuskan rancangan kebijakan. Data perlu dikelola untuk mampu berbicara dalam menggambarkan situasi nyata di masyarakat melalui klasifikasi data, strukturisasi hingga analisa data.

Bulan Agustus hingga Oktober 2022, KEMITRAAN bersama mitra program Estungkara melakukan pendataan baseline pada kelompok masyarakat adat dampingan yang digunakan dalam melakukan perencanaan program kerja Estungkara di 7 provinsi, yaitu Banten, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Data ini nanti akan menjadi basis dalam menyusun rencana program kerja Estungkara di tahun 2023. 

Melihat pentingnya hal ini, KEMITRAAN melalui program Estungkara menyelenggarakan pelatihan pemanfaatan data baseline yang bertujuan untuk memberikan kapasitas mitra program Estungkara dalam membuat perencanaan program berbasis data. Metode yang dilakukan dalam pelatihan ini adalah dengan mengeksplorasi data yang telah dikumpulkan, mulai dengan melakukan analisa data secara teknis dengan memanfaatkan tsofware Microsft Excel dalam menampilkan perbandingan antar variabel data, serta membangunan pemahaman filosofis tentang pentingnya menggunakan variasi variabel yang tepat dalam membantu penajaman analisa. 

“Ini bisa menjadi kekuatan program ke depan dan memberikan manfaat ke pemerintah setempat untuk membuat perubahan. Kami berharap pelatihan ini dapat memberikan landasan yang benar dan bagaimana memanfaatkan data dalam berhadapan dengan semua pihak bagirekan-rekan selama 3 tahun ke depan,”,” ujar Dewi Rizki, Direktur Program Sustainable Governance Strategy saat membuka acara.

Dengan adanya data yang akurat, diharapkan program yang disusun dapat memuat strategi yang berbasis bukti diperkuat dengan refleksi atau pembelajaran dari pengalaman lapangan yang terjadi selama intervensi di tahun 2022. Dari proses sharing selama pelatihan ini, peserta dari masing-masing organisasi membagikan pengalamannya.

“Kami membuat rencana kegiatan yang memasukkan persoalan perkawinan anak dan pekerja anak karena dari data yang kami peroleh capaian perkawainan anak di wilayah Cina Benteng cukup tinggi. Dengan berbasis data inilah kami membuat strategis berbasis data untuk lebih baik,” ujar Titik Suryatmi, PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita) Jakarta.

Pelatihan yang diselenggarakan selama tiga hari, mulai dari 8 hingga 10 November 2022 ini difasilitasi oleh Yaury Tetanel, Konsultan Baseline Estungkara dan Bambang Ertanto Cahyo Dewa, Fasilitator Pelatihan. Sebanyak 20 peserta dari 10 organisasi mitra Estungkara terlibat dalam pelatihan ini. 

“Data juga dapat kita gunakan untuk tujuan advokasi, hanya kalau untuk tujuan program perlu dibuat lebih makro. Perlu menjadi catatan bagi kita bahwa menggunakan data untuk kepentingan yang berbeda juga perlu disesuaikan dengan tampilan visualnya, seperti infografis,” ujar Yaury Tetanel, fasilitator pelatihan.

Harapannya pelatihan dapat menjadi bekal bagi mitra untuk selalu berbicara lingkup program berdasarkan data,.Tidak hanya dalam program Estungkara, namun saat terlibat dalam perencanaan program-program selanjutnya.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.