Beranda / Publication

Berlatih Sebagai Juru Bicara Organisasi dalam Menghadapi Jurnalis

Dok. Kemitraan

Media mempunyai kekuatan untuk menggalang dukungan dan membentuk opini publik, serta memengaruhi proses-proses yang terjadi di lembaga-lembaga pembuat kebijakan. Ini membuat media memiliki posisi strategis dalam masyarakat dan negara. Oleh karena itu penting bagi pimpinan dalam organisasi untuk memahami cara berhadapan dengan media. Merekalah yang akan menjadi perwakilan organisasi untuk menjadi garda terdepan saat menjelaskan mengenai project yang sedang ditangani kepada jurnalis yang hadir. 

Alasan inilah yang mendorong KEMITRAAN bekerjasama dengan Maverick untuk mengadakan pelatihan spokeperson coaching online. Pelatihan yang diadakan tanggal 27 Juli 2022 lalu melibatkan Dewi Rizki selaku Direktur Program Sustainable Governance Strategic dan Justin Synder yang menjabat Chief of Party USAID INTEGRITAS.  

Agnes Karina Rosari, supervisor consultant Maverick, yang memimpin pelatihan mengatakan pentingnya bagi spoke person untuk mengerti teori mengenai framing, messaging, bridging, dan delivery. Framing adalah kemampuan seseorang untuk membingkai atau merangkai berbagai hal menjadi lebih simpel dan mudah dimengerti. Messaging adalah kemampuan seseorang untuk berpegang pada pesan kunci yang sudah disepakati dalam sesi wawancara, meskipun mereka sedang ditekan pertanyaan-pertanyaan jurnalis yang tidak relevan atau mengganggu. “Pesan kunci merupakan sesuatu yang streamline, dari tahun ke tahun itu sama. Fokusnya jelas dan kalau bisa distinctive,” ucap Agnes menjabarkan mengenai konsep messaging. 

Sementara itu bridging adalah kemampuan mengarahkan kembali pertanyaan yang tidak produktif kepada pesan yang ingin disampaikan. Kemudian delivery adalah mengetahui apa yang harus diucapkan dan tidak diungkapkan selama sesi interview. Untuk mempraktekan kemampuan delivery ini, Dewi dan Justin berlatih dalam sesi role play seolah sedang ditanya oleh wartawan.  

Agnes berperan sebagai wartawan melemparkan serangkaian pertanyaan terkait isu yang berhubungan dengan program yang diampu oleh Justin dan Dewi. Seperti isu anti korupsi termasuk posisi KPK kepada Justin. Sedangkan Dewi mendapatkan berbagai pertanyaan terkait kebijakan pemerintah dalam perubahan iklim. Selain mendapatkan pertanyaan bertubi-tubi, Dewi dan Justin juga ditanya hal-hal yang kurang relevan dengan scope pekerjaan mereka.  

“Pertanyaan tentang perbedaan KPK dulu dan sekarang, itu tidak terpikirkan sebelumnya. Pelatihan ini membantu saya memikirkan lebih banyak pertanyaan yang mungkin akan diberikan oleh jurnalis,” ucap Justin setelah melakukan sesi tanya jawab.  

Meskipun pernah mendapatkan pelatihan cara berhadapan dengan media, Dewi mengakui pelatihan ini menyegarkan kemampuannya.    

Selain berlatih mengungkapkan jawaban, juru bicara sebuah organisasi juga harus menyadari bahasa tubuh yang ditunjukkan di depan jurnalis. Agnes mencontohkan insiden di tahun 2020 ketika Warren East, direktur Rolls Royce sekilas tersenyum saat diwawancarai BBC mengenai pemecatan ribuan pegawai di kantornya. Video tersebut tersebar dan menyerang reputasi Rolls Royce.  

Pelatihan ini diharapkan dapat membantu memperluas informasi mengenai dampak kerja-kerja KEMITRAAN.  

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.