Team Leader RBP GCF Sulawesi Tengah

Lokasi Penempatan: Palu, Sulawesi Tengah
Durasi Kontrak: 8 Bulan (sesuai TOR)

Tentang KEMITRAAN

KEMITRAAN (Partnership for Governance Reform) merupakan lembaga perantara yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk mengelola program Result-Based Payment (RBP) REDD+ yang didukung oleh Green Climate Fund (GCF).

Program ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola kehutanan, mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatkan pengelolaan hutan lestari, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan perangkat REDD+ di Sulawesi Tengah.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan pencapaian target yang telah ditetapkan, KEMITRAAN membuka kesempatan bagi profesional yang memenuhi kualifikasi untuk bergabung sebagai Team Leader RBP GCF Sulawesi Tengah.

Tanggung Jawab Utama

Team Leader bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan proyek, termasuk:

1. Manajemen Proyek

  • Memimpin dan mengelola seluruh siklus proyek sesuai rencana kegiatan, anggaran, pedoman donor, dan standar KEMITRAAN.
  • Memastikan pencapaian tujuan, keluaran, dan indikator proyek.
  • Menyusun rencana implementasi serta laporan kemajuan proyek secara berkala.
  • Mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi bersama tim terkait.
  • Mengidentifikasi kebutuhan bantuan teknis dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek.

2. Manajemen Keuangan, Anggaran, dan Aset

  • Memastikan pengelolaan keuangan dan pengeluaran proyek sesuai prosedur KEMITRAAN.
  • Memantau realisasi anggaran dan proyeksi pengeluaran secara berkala.
  • Berkoordinasi dengan Finance Manager dalam peninjauan laporan keuangan.
  • Memastikan pengelolaan aset proyek sesuai kebijakan dan prosedur KEMITRAAN.

3. Manajemen Kontrak dan Kepatuhan

  • Memastikan seluruh staf proyek memahami dan mematuhi kewajiban kontraktual kepada donor.
  • Memastikan pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan mitra lainnya berjalan efektif.
  • Memastikan seluruh laporan kemajuan proyek disiapkan dan disampaikan tepat waktu.
  • Melaporkan permasalahan proyek yang mendesak dan serius kepada manajemen KEMITRAAN.

4. Manajemen Personalia

  • Mengembangkan dan memperbarui deskripsi pekerjaan serta pembagian tanggung jawab staf proyek.
  • Mendukung pengembangan kapasitas dan profesionalisme staf, termasuk mendorong partisipasi perempuan dalam tanggung jawab proyek.
  • Memastikan staf terlibat dalam penyusunan rencana kerja mingguan dan bulanan.
  • Memastikan keselamatan dan keamanan seluruh staf proyek sesuai kebijakan KEMITRAAN.

5. Hubungan Eksternal dan Koordinasi Pemangku Kepentingan

  • Membangun dan memelihara hubungan kerja yang baik dengan pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan lembaga terkait.
  • Memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan proyek.
  • Mendukung pemenuhan persyaratan pelaporan naratif dan keuangan.
  • Memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga yang bekerja di wilayah pelaksanaan proyek.
  • Memastikan representasi KEMITRAAN secara profesional dalam seluruh kegiatan proyek.

Kualifikasi dan Persyaratan

Pendidikan

  • Minimal memiliki gelar Sarjana (S1) di bidang lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, kehutanan, kebijakan lingkungan, atau bidang terkait lainnya.
  • Gelar Master atau pendidikan pascasarjana dengan pengalaman yang setara akan menjadi nilai tambah.

Pengalaman

  • Memiliki pengalaman profesional minimal 8 tahun di sektor pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, termasuk pengalaman dalam program pengurangan emisi, mitigasi perubahan iklim, kehutanan, dan pengembangan berbasis masyarakat.
  • Memiliki rekam jejak keberhasilan minimal 5 tahun dalam manajemen proyek pada tingkat menengah hingga senior.
  • Memiliki pengalaman bekerja di organisasi nasional atau internasional yang berfokus pada pengelolaan hutan, REDD+, perubahan iklim, atau isu terkait.
  • Memiliki pengetahuan mengenai peraturan, kebijakan, dan standar di Indonesia terkait lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan perubahan iklim akan menjadi nilai tambah.
  • Memiliki jaringan dan hubungan kerja yang baik dengan mitra pemerintah di tingkat nasional dan subnasional, khususnya Sulawesi Tengah.
  • Memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai kondisi sosial dan lingkungan di Sulawesi Tengah akan menjadi nilai tambah.
  • Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam manajemen program.

Kompetensi dan Kemampuan

  • Memiliki kemampuan kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta manajemen tim yang baik.
  • Memiliki keterampilan perencanaan, organisasi, dan manajemen waktu yang kuat.
  • Memiliki kemampuan analitis dan pemecahan masalah, termasuk dalam memberikan rekomendasi kepada manajemen.
  • Memiliki keterampilan komunikasi, interpersonal, dan presentasi yang sangat baik.
  • Mampu membangun dan memelihara hubungan kerja dengan pejabat pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
  • Proaktif, mandiri, fleksibel, dan mampu bekerja di bawah tekanan.
  • Memiliki kemampuan beradaptasi dengan berbagai lingkungan budaya serta memiliki sensitivitas terhadap isu gender.
  • Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang fasih, baik lisan maupun tulisan.
  • Memiliki kemampuan literasi komputer yang baik, khususnya Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint.

Cara Melamar

Kandidat yang memenuhi kualifikasi dan tertarik dengan posisi ini dapat menyampaikan lamaran melalui tombol Lamar Sekarang di bawah ini. Periode pengiriman lamaran 4 - 14 November 2026.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai tanggung jawab pekerjaan dan persyaratan posisi, silakan unduh dokumen Terms of Reference (TOR) yang tersedia di bawah ini.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.