Atas nama Pemerintah Indonesia, Bank Dunia mengelola dana hibah ASEM yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah Metodologi untuk Reformasi Pegawai Negeri Daerah. Dalam kerangka hukum, kelembagaan dan peraturan yang berlaku, program kerja yang didanai melalui hibah ASEM tersebut mengembangkan rekomendasi – rekomendasi yang bertujuan untuk mengurangi hambatan-hambatan besar yang disebabkan oleh peraturan-peraturan administratif, kepegawaian dan keuangan yang diberlakukan terhadap pemda. Saat ini, hambatan-hambatan tersebut menghalangi penyedian layanan dan pelaksanaan fungsi lain secara efisien dan efektif serta pelaksanaan reformasi yang diperlukan.
Program kerja ini telah diselesaikan dan dimuat dalam dua laporan yang mensosialisasikan hasil-hasil serta temuan-temuannya. Laporan pertama berjudul : Peluang dan Hambatan Reformasi Pegawai Negeri di Indonesia : Pendekatan dan Metodologi Baru. Laporan kedua berjudul : Inovasi di Daerah : Prakarsa Baru bagi Kota Solok. Laporan kedua memberikan penjelasan rinci tentang usulan proyek percontohan termasuk dasar pemikiran, tujuan serta kerangka acuannya.
Dokumen ini menyoroti dan merangkum berbagai laporan, catatan rapat serta rangkuman rapat dan lokakarya yang dilaksanakan selama pelaksanaan program kerja untuk hibah ASEM. Empat laporan awal tentang program kerja ini telah diselesaikan. Dua di antaranya telah dipublikasikan oleh Bank Dunia yaitu Reformasi Pegawai Negeri di Tingkat Daerah: Permasalahan Kelembagaan, Peraturan dan Keuangan yang Dihadapi Daerah-Daerah di Indonesia yang Sedang Melaksanakan Reformasi (Juli 2005) dan Diagnosik Pegawai Negeri dan Road Map Reformasi di Nusa Tenggara Barat (Juli 2005). Dua laporan lainnya pun telah diselesaikan tetapi tidak dipiblikasikan oleh Bank Dunia; Diagnostik Pegawai Negeri dan Road Map Reformasi di Sumatera Barat (Oktober 2005) dan Laporan Sintesis. Laporan Sintesis terdiri atas tiga bagian.
Tujuan dokumentasi ini adalah untuk menginformasikan pada khalayak ramai hasil dari studi tentang metodologi dan hasil-hasilnya dengan harapan dapat turut menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk reformasi pegawai negeri. Selain itu, pekerjaan yang dilaksanakan dari hibah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kondisi pegawai negeri di Indonesia saat ini, permasalahannya dan alternatif-alternatif dalam melaksanakan reformasi dengan demikian mampu memotivasi pejabat yang berorientasi reformasi di tingkat pusat serta khususnya di daerah untuk meneruskannya guna memberikan tekanan kepada reformasi.
Buku Peluang dan Hambatan Reformasi Pegawai Negeri di Indonesia
Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.
Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.
Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.
