Partnership Highlight
Metode pelatihan yang digunakan yaitu experiential learning (metode pembelajaran yang mengacu kepada pengalaman nyata di lapangan) dan dikombinasikan dengan pemberian teori mendasar mengenai HAM. Selanjutnya, diharapkan para peserta mengalihkan ilmu yang telah mereka dapatkan kepada rekan-rekan mereka. More... »
Partnership Program Clusters
-
Tata Pemerintahan Demokratis
Tujuan: Membangkitkan kapasitas politik dan sosial para pelaku/aktor untuk menciptakan kerangka tata pemerintahan politik yang efektif, yang dapat meningkatkan kontrol kelembagaan, perumusan kebijakan publik dan peran serta warga. »
-
Tata Pemerintahan Pelayanan Publik
Tujuan: menciptakan sektor publik yang terdesentralisasi, efektif, akuntabel dan bersih, yang melayani masyarakat serta memfasilitasi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. »
-
Tata Pemerintahan Keamanan dan Keadilan
Tujuan: Mengembangkan demokrasi, hak asasi manusia, kemudahan mengakses dan keberlanjutan dalam sektor keamanan dan peradilan melalui penguatan lembaga yang menerapkan prinsip transparansi, partisipatoris dan akuntabilitas. »
-
Environmental and Economic Governance
Tujuan: Kelompok program baru EEG akan mengarahkan program-programnya di mana lingkungan diakui sebagai sebuah aset berharga and modal pembangunan. Proyek-proyek mereka akan memusatkan perhatian pada pengelolaan kehutanan, dan perdagangan dan kebijakan yang menjawab tantangan Perubahan Iklim. »
Partnership GAU Program
-
Unit Governance Assessment
Its key mandate is to develop, review and update governance indices in Indonesia on annual basis. »
-
Perpustakaan Digital
Library collection consists of all publications particularly produced and maintained due to Kemitraan activities which most of them are in form of books, journals, newsletter, clipping, newspapers, seminar papers and reports, CD/VCD, documentary records, any documents and activity reports. »
Siaran Pers
- GEORGIAN NGO BLOCKED FROM UN ANTI-CORRUPTION CONFERENCE
- CELOTEH ANTI KORUPSI
- FORUM KOMUNIKASI OMBUDSMAN DAERAH: UU OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (ORI) POTENSIAL MEMUNCULKAN PROBLEM KONSTITUSIONAL DAN KERANCUAN KEWENANGAN PENGAWASAN DI DAERAH






