Membangun Sinergitas di Papua Barat Menuju Provinsi Pembangunan Berkelanjutan

20 Sep 2021
Foto: dok. iStock

Provinsi Papua Barat sebelumnya bernama Provinsi Irian Jaya Barat dimekarkan dari Provinsi induk Irian Jaya (Papua) melalui Undang-undang No. 45 Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007, nama Irian Jaya Barat diubah menjadi Papua Barat.

Memiliki Luas 102.955,15 km2  provinsi yang yang berpenduduk  1.134.068 jiwa (data 2020), yang tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota kaya akan sumber Daya Alam. Tahun 2019, provinsi ini menetapkan diri sebagai Provinsi Pembangunan berkelanjutan, hal tersebut diperkuat dengan dihasilkannya  Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) No 10 tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat pada tanggal 29 November 2019.

Dalam mengejahwentahkan apa yang menjadi tujuan lewat Provinsi Pembangunan berkelanjutan ini maka Provinsi Papua Barat berkomitmen dan berkeinginan untuk tetap menggunakan pendekatan Masyarakat Hukum Adat yang didalamnya terdapat elemen penting Orang Asli Papua (OAP) dalam mewujudkan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Pembangunan berkelanjutan. Hal ini diperkuat dengan dihasilkannya Perdasus No. 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, perlindungan, pemberdayaan masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Barat.

Berbekal 2 Perdasus yang telah dihasilkan tentunya tidak serta merta dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Papua Barat sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan. Dibutuhkan kerja keras semua pihak (multi stakeholder) baik itu Pemerintah dalam hal ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi Papua Barat maupun para mitra lokal serta Mitra Pembangunan nasional dan internasional.

 

 

KEMITRAAN melalui Program BERKILAU  (Bersama Kita Lindungi Tanah Papua) berupaya berperan dalam meningkatkan koordinasi dan konsultasi multi-pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengembangan berkelanjutan Tanah Papua. Termasuk tentang bagaimana secara efektif menyelaraskan instrumen kebijakan utama nasional dan daerah dari Inpres No. 9/2020 yang fokus pada Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup. KEMITRAAN berupaya menjembatani semua pemangku kepentingan di Papua Barat agar dapat bersinergi mencapai amanat dalam Peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu juga mengharmonisasikan kebijakan pembangunan pada level nasional dan daerah.

Pada tanggal 21 Agustus 2021, KEMITRAAN mengadakan Forum Diskusi Lintas Organisasi Perangkat Daerah Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat. Acara ini dihadiri oleh Sekda Provinsi Papua Barat, Drs. Natanael Mandacan M.Si. Dalam sambutan yang disampaikan pada kegiatan yang berlangsung secara daring ini, beliau menyatakan bahwa dalam membangun provinsi pembangunan berkelanjutan tidak hanya fokus pada sumber daya alamnya tetapi juga manusianya sehingga ini harus melibatkan semua sektor atau semua lintas OPD. Peran penting seluruh sektor mulai dari mencari, mengelola dan berbagi data menjadi kunci penting untuk keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat.

Hal tersebut juga disepakati oleh kepala Dinas TPH Bun (Tanaman Pangan dan Perkebunan) Papua Barat, Dr. Jacob S. Fonataba, “Biasanya pembukaan lahan tidak diikuti dengan data yang lengkap. Padahal pembukaan lahan itu sangat penting dan merupakan bagian data yang diperlukan oleh dinas pertanian. Kita perlu melakukan pemetaan-pemetaan terhadap lokasi pertanian berkelanjutan.”

Peran masyarakat adat di Papua dan Papua Barat sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan. Soni Sumarsono selaku perwakilan dari KEMITRAAN mengungkapkan, “Pembangunan rendah karbon harus dirumuskan dengan keterlibatan masyarakat adat. Inpres 9 tahun 2020 tidak memiliki arti apa-apa tanpa masyarakat adat.”

Diskusi ini ditutup oleh Sekda Provinsi Papua Barat dengan pesan, “Perubahan itu tidaklah mudah dan cepat tetapi membutuhkan waktu yang sangat panjang. Menjalin kerjasama yang baik dengan KEMITRAAN akan mendorong percepatan pembangunan rendah karbon yang ada di provinsi Papua Barat.”