Project Finance and Administration Officer (FAO)

Duty Station: Pekalongan City, Central Java
Duration: 6 months, with possible extension based on performance and funding availability
Type: Fixed-term, Full-time

About the Project

KEMITRAAN – the Partnership for Governance Reform, invites qualified professionals to join the Adaptation Fund Pekalongan Project, which aims to strengthen coastal resilience against the impacts of climate change such as tidal flooding, sea level rise, and infrastructure damage.

Implemented in partnership with the Municipality of Pekalongan and funded by the Adaptation Fund (AF) under the oversight of the Ministry of Environment (KLH), the project focuses on improving infrastructure, promoting sustainable livelihoods, and embedding inclusive climate adaptation practices at the local level.

Key Responsibilities

As the Finance and Administration Officer (FAO), you will play a key role in ensuring disciplined, transparent, and compliant financial management to support timely project implementation.
Your main responsibilities include:

  • Preparing annual budgets and monthly cash flow forecasts.
  • Conducting budget vs. actual (BvA) analysis and variance reporting.
  • Managing payments, disbursements, and documentation in accordance with SOPs.
  • Verifying partner financial reports and ensuring donor compliance.
  • Preparing audit-ready financial documentation and timely financial reports.
  • Overseeing project administration, including procurement, travel, and event logistics.

Qualifications

  • Qualifications
  • Bachelor’s degree in Accounting, Finance, or a related field. Professional certification (e.g., CPA/CA) is an advantage.
  • Minimum five (5) years of experience in project finance or grants management within donor-funded programs.
  • Proven experience in budgeting, BvA, audits, and partner financial verification.
  • Knowledge of Indonesian tax regulations for NGOs and financial management of WASH/construction projects.
  • Strong communication skills in both Bahasa Indonesia and English, written and spoken.
  • Proficiency in Microsoft Excel and financial systems (ERP) is essential.

Core Competencies

  • High integrity and accountability in managing project funds.
  • Results-oriented and committed to deadlines.
  • Strong teamwork and communication skills, with the ability to explain finance concepts to non-finance staff.
  • Adaptability and problem-solving mindset in dynamic environments.

How to Apply

Qualified and interested candidates are invited to apply through the link below:
Click here to apply
or visit KEMITRAAN’s website for more information.

Only shortlisted candidates will be contacted for further selection processes.

Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.