Penambahan Personil Konsultan Lapangan Untuk Pendampingan Demonstration Plot (DEMPLOT)

Program:Melindungi-Mempertahankan-Melestarikan menuju Ketahanan Iklim: Pendekatan 3S untuk Membangun Ketahanan Kota Pesisir terhadap Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Durasi :2 bulan (01 Maret- 30 April 2026)
Unit:ESG
Report to:Team Leader PMU AF- Pekalongan
Job Title:Penambahan Personil Konsultan Lapangan untuk Pendampingan Demonstration Plot

Tentang Program

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Adaptation Fund yang dilaksanakan oleh Kemitraan Partnership for Governance Reform di Kota Pekalongan.

Demonstration Plot (Demplot) dikembangkan sebagai sarana uji coba teknis, pembelajaran praktik, serta referensi praktik terbaik dalam mendukung penguatan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir terhadap dampak perubahan iklim.

Untuk memastikan monitoring berjalan intensif, responsif, dan berbasis data, kami membuka kesempatan bagi satu orang Personil Lapangan untuk mendukung pendampingan teknis di lokasi demplot.

Ruang Lingkup Pekerjaan

Pengawalan Implementasi Teknis

  • Mengawal penerapan rekomendasi teknis konsultan di lapangan
  • Memastikan kesesuaian antara rencana teknis dan kondisi aktual

Monitoring dan Pelaporan Lapangan

  • Melakukan pemantauan rutin kondisi demplot
  • Menyusun laporan berkala dan dokumentasi teknis

Koordinasi dan Komunikasi

  • Menjadi penghubung antara konsultan, tim program, dan pihak terkait
  • Mendukung respons cepat terhadap dinamika lapangan

Dukungan Keberlanjutan Operasional

  • Membantu menjaga stabilitas operasional demplot
  • Mengidentifikasi risiko dan mendukung langkah mitigasi

Kualifikasi

  • Memiliki pengalaman kerja lapangan di bidang perikanan, budidaya, atau kegiatan teknis relevan
  • Memahami dasar monitoring kegiatan teknis dan pencatatan data lapangan
  • Bersedia tinggal (stay) di sekitar lokasi demplot selama masa kontrak
  • Mampu bekerja mandiri, disiplin, dan memiliki komunikasi yang baik
  • Teliti dalam pengumpulan dan pengelolaan data
  • Responsif terhadap dinamika kondisi lapangan

Output yang Diharapkan

  • Logbook monitoring harian yang sistematis
  • Laporan bulanan pendampingan teknis
  • Dokumentasi implementasi rekomendasi teknis
  • Database data lapangan terstruktur
  • Laporan evaluasi stabilitas operasional dan mitigasi risiko

Honorarium

Rp 4.000.000 per bulan (sudah termasuk biaya operasional seperti transportasi dan akomodasi selama masa kontrak).

Kandidat yang berminat diminta mengirimkan:

  • Surat lamaran
  • Curriculum Vitae (CV) terbaru

Lamaran dikirimkan paling lambat 5 Maret 2026.

Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.