Beranda / Publication

Festival Antikorupsi, Saatnya Orang Muda Bersuara Lawan Korupsi

MAKASSAR – KEMITRAAN bersama Anti-Corruption Committee (ACC) menyelenggarakan Festival Antikorupsi di halaman kantor ACC, Makassar, Minggu (8/12/2024). Acara tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh setiap 9 Desember. Acara yang diinisiasi orang-orang muda tersebut berlangsung meriah di tengah guyuran hujan deras.

Berbagai perwakilan anak muda hadir dalam Festival Antikorupsi, mulai dari perwakilan anak muda disabilitas, kelompok agama, dan sejumlah mahasiswa dari banyak universitas di Makassar. Dalam sambutannya, Program Manager INTEGRITAS KEMITRAAN Danardono Siradjudin menyampaikan pentingnya peran anak muda dalam memberantas korupsi.

“Generasi muda saat ini menjadi harapan baru. Di tangan anak muda lah masa depan pemberantasan korupsi berada,” ujar Danar.

Acara lalu dilanjutkan dengan diskusi yang diisi oleh dua legislator muda di DPRD Sulawesi Selatan yakni Anarchie Arus Bakti dan Andi Tenri Abeng Salangketo. Ada pula perwakilan dari Youth Integrity Center (YIC) Noor Adelia dan Ali Asrawi Ramadhan selaku peneliti ACC.

Diskusi tersebut membahas peran anak muda dalam pemberantasan korupsi. Bakti dan Tenri menceritakan pengalamannya selaku legislator muda dalam mengawasi proses penganggaran di DPRD Sulawesi Selatan. Bakti mengatakan para legislator muda punya semangat yang kuat untuk mencegah korupsi selama bertugas.

“Selaku anak muda kami sangat ingin terlibat langsung dalam pemberantasan korupsi. Dan kami selalu kami upayakan dalam tugas kami sehari-sehari sebagai anggota legislative,” ujar Bakti.

Hal senada disampaikan Tenri. Ia pun kerap ditanyai perannya dalam memberantas korupsi saat bertugas sebagai legislator di DPRD Sulawesi Selatan. Menurut Tenri, tanggung jawab anggota DPRD sangat besar dalam mengawal proses penganggaran yang kerap menjadi titik pangkal korupsi.

“Karena itu kamu selaku legislator selalu memasimalkan pean kami dalam menjalankan hak budgeting di DPRD,” ujar Tenri.

Sementara itu Adelia dari YIC menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam memberantas korupsi. Ia menceritakan pengalamannya di YIC dalam mengawasi proses pengadaan barang dan jasa. Di situ ia menemukan banyaknya anggaran yang tidak masuk akal dengan modus penggelumbungan. Akibatnya banyak barang yang kualitasnya tidak sebanding dengan harganya yang mahal.

Ia mengatakan korupsi seolah-olah merupakan topik yang jauh dari anak muda. Namun sejatinya korupsi sangat dekan dengan kehidupan sehari-hari anak muda. Ia mencontohkan banyaknya fasilitas Pendidikan yang tidak layak lantaran anggaran pembangunannya dikorupsi. Hal itu tentunya sangat merugikan anak muda.

“Karena itu kita wajib dan harus terlibat dalam pemberantasan koruspi. Karena anak muda bisa menjadi korban dari korupsi,” ujar Adel.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

2000-2003

KEMITRAAN played a crucial role in supporting the development of legislation to establish the KPK. This was followed by steps to support the Government and DPR in selecting competent commissioner candidates and also supporting civil society groups to critically monitor the selection process. After the commissioners were appointed, they asked KEMITRAAN to help with the institutional design and initial recruitment of the KPK, as well as play the role of donor coordinator. It is clear that KEMITRAAN plays a key role in supporting the Corruption Eradication Commission to develop the capacity and strategies needed to work as effectively as possible.

2016

In March 2016, KEMITRAAN received international accreditation from the Adaptation Fund. The Adaptation Fund Board, in its 27th meeting, decided to accredit KEMITRAAN as National Implementing Entity (NIE) from the Adaptation Fund. KEMITRAAN is the first and only Indonesian institution to be accredited as a NIE Adaptation Fund in Indonesia.

2003

In 2003, KEMITRAAN became an independent legal entity registered as a Non-Profit Civil Partnership. At that time, KEMITRAAN was still a program managed by UNDP until the end of 2009. Since the beginning of 2010, KEMITRAAN took over full responsibility and accountability for the programs and their development.

1999-2000

The Partnership for Governance Reform, or KEMITRAAN, was founded in 2000 following Indonesia’s first free and fair general election in 1999. This historic election is an important step in Indonesia’s efforts to move away from an authoritarian past towards a democratic future. PARTNERSHIP was established from a multi-donor trust fund and is managed by United Nations Development Programme (UNDP) with a mandate to advance governance reform in Indonesia