JAKARTA – KEMITRAAN mengajak pemerintah daerah (Pemda) dan organisasi masyarakat sipilbekerja sama menangani perubahan iklim lewat skema pendanaan Green Climate Fund (GCF). Saat ini KEMITRAAN merupakan salah satu lembaga di Indonesia (Direct Access Entity) yang dapat mengakses dana program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari GCF.
Oleh karena itu KEMITRAAN mengundang Pemda dan organisasi masyarakat sipil di dua provinsi yakni Sulawesi Selatan dan Jawa Timur pada 16 – 18 Agustus di Makassar dan 23 – 25 Agustus di Surabaya dalam rangka menyosialisasikan peluang kerja sama pengelolaan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim lewat skema pendanaan GCF. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk diskusi sehingga peserta bisa menanyakan langsung proses pengajuan proposal program secara detail.
“Diskusi ini merupakan langkah awal untuk mengajak dan membuka peluang bagi pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk mendapat dukungan dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya risiko perubahan iklim,” kata Senior Program Manager Climate Resilience and Finance Governance KEMITRAAN Abimanyu Sasongko Aji.
Acara sosialisasi di Makassar dan Surabaya berlangsung 3 hari. Di hari pertama, peserta yang berasal dari perwakilan Pemda dan organisasi masyarakat sipil mendapat materi pengenalan KEMITRAAN sebagai Direct Access Entity GCF yang berhak mengakses pendanaan tersebut. Setelah itu peserta diberikan materi prosedur mengakses dana GCF. Kemudian diakhiri dengan sesi materi climate rationale yang bertujuan memberikan pemahaman permasalahan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang sesuai dengan standar GCF.
Selanjutnya di hari kedua peserta mendapat materi integrated results management framework (IRMF), problem tree analysis, theory of change, dan logical framework untuk memahami proses bisnis dan pembuatan proposal untuk mengakses dana GCF. Dengan demikian peserta dapat memahami apa saja standar kinerja yang harus dipenuhi untuk menyusun program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Materi ini menjadi pengantar bagi peserta untuk masuk ke sesi perancangan program yang sesuai dengan standar GCF.
Lalu di hari ketiga peserta diajak terlibat aktif dalam proses penyusunan proposal program GCF. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan tema lanskap yang menjadi objek dari program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di antaranya yakni pesisir, urban, serta hutan dan pertanian. Di dalam kelompok tersebut mereka mempraktikkan materi-materi sebelumnya yang telah disampaikan untuk merancang program mitigasi dan adaptasi.
Dengan penyampaian materi secara menyeluruh dan terstruktur, diharapkan Pemda dan NGO bisa menyusun proposal untuk mengajukan pendanaan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke GCF. Salah satu peserta yang hadir yakni Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulawesi Selatan Anna Buana merasakan betul manfaat yang ia dapat dari diskusi tersebut. Ia mengatakan diskusi dan sosialisasi tersebut membuka pikiran Pemda untuk mulai melirik pendanaan alternatif dalam rangka mengelola program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tengah minimnya sumber pendanaan.
“Terima kasih kepada KEMITRAAN sudah membuka peluang informasi bagi pemerintah daerah. Peluang pendanaan iklim yang ada saat ini yang masuk ke Indonesia sebenarnya merupakan pendanaan alternatif yang harus dimanfaatkan pemerintah daerah. Ada gap yang besar antara kebutuhan pencapaian target pembangunan dengan ketersediaan anggaran. Peluang ini harus kita manfaatkan dengan baik,” ujar Anna.
