Home / Story

Batik Ekologis Pekalongan, Peluang Ekonomi di Tengah Upaya Adaptasi Perubahan Iklim

JAKARTA – Batik Ekologis Pekalongan dampingan KEMITRAAN kembali tampil di pameran besar. Kali ini, Batik Ekologis turut meramaikan gelaran Inacraft 2025 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat pada 1–5 Oktober atas dukungan Adaptation Fund dan Pemerintah Kota Pekalongan.

Batik Ekologis merupakan salah satu proyek dari program adaptasi perubahan iklim di Kota Pekalongan yang digagas KEMITRAAN melalui dukungan pendanaan Adaptation Fund. Kehadiran Batik Ekologis di Inacraft merupakan langkah penyebarluasan kepada publik mengenai upaya adaptasi perubahan iklim yang juga menghasilkan peluang ekonomi.

Mulanya, proyek ini merupakan upaya KEMITRAAN mencegah pencemaran cadangan air tanah di Kota Pekalongan di tengah krisis iklim yang diperparah oleh limbah batik sintetis. Ternyata, Batik Ekologis yang menggunakan pewarna alami justru membuka potensi ekonomi baru.

Didit Handika, selaku Project Officer KEMITRAAN di Pekalongan, mengatakan Batik Ekologis yang menggunakan pewarna alami tidak mencemari lingkungan dan air tanah sebab pewarnanya berasal dari tumbuhan. Beberapa tumbuhan yang digunakan sebagai pewarna batik alami di antaranya indigo, ketapang, dan secang. Proses produksinya juga sangat hemat air.

“Batik Ekologis kan beda dengan pewarna sintetis yang membutuhkan banyak air. Kalau Batik Ekologis, airnya hanya seperempat dari produksi batik pewarna sintetis. Sehingga air yang tercemar semakin berkurang,” kata Didit.

Ia menambahkan, awalnya hanya sedikit pembatik dari Kota Pekalongan yang bergabung ke dalam kelompok Batik Ekologis sebab proses pembuatannya lebih lama dan rumit. Namun, lama-kelamaan para pembatik yang bergabung mulai menunjukkan hasil. Mereka bisa menjual produk batik dengan harga yang lebih tinggi lantaran proses pembuatannya lebih rumit.

Didit pun mengatakan saat ini yang dijual oleh para pembatik bukan hanya soal motif, tetapi juga cerita di balik proses pembuatannya. Mengingat menariknya kisah dalam pembuatan Batik Ekologis yang menggunakan tumbuhan sebagai pewarnanya, konsumen pun rela membayar lebih dibandingkan harga batik pewarna sintetis.

“Produk batik, terutama bagi konsumen dari luar negeri, harus ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tidak hanya cerita di motif, tapi mereka juga tertarik pada proses pembuatannya,” ucap Didit.

Hal tersebut diamini Andaru, salah satu pembatik dampingan KEMITRAAN yang memamerkan produknya di Inacraft. Ia mengatakan, produknya rata-rata dibeli oleh pecinta batik dari luar negeri.

“Rata-rata pembeli dari Jepang. Mereka beli kain batik,” ujar Andaru.

Didit menambahkan, sejak awal KEMITRAAN memang membidik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk dijadikan mitra dalam kelompok Batik Ekologis. Sebab berdasarkan pemetaan yang dilakukan KEMITRAAN di Pekalongan, rata-rata pencemaran air tanah dan cadangan air bersih terjadi di wilayah permukiman. Dan di wilayah permukimanlah rata-rata UMKM batik berproduksi.

Didit juga mengatakan, antusiasme para pembatik di Kota Pekalongan kini makin tinggi, khususnya dari kalangan pembatik skala besar. Mereka melihat potensi omzet batik pewarna alami makin besar.

“Mereka sangat tertarik karena pendekatan kami memastikan dari hulu ke hilir. Kami dampingi semua dari sisi produksi, kelembagaan, bahan baku, dan pemasaran. Mereka merasa komitmen yang dibangun bukan komitmen bisnis semata, tapi bisnis yang berkelanjutan dan saling mendukung,” ujar Didit.

“Kami berharap ke depannya makin banyak pembatik yang bergabung ke Batik Ekologis supaya batik pewarna alami masa depannya makin cerah,” lanjutnya.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

2016

In March 2016, KEMITRAAN received international accreditation from the Adaptation Fund. The Adaptation Fund Board, in its 27th meeting, decided to accredit KEMITRAAN as National Implementing Entity (NIE) from the Adaptation Fund. KEMITRAAN is the first and only Indonesian institution to be accredited as a NIE Adaptation Fund in Indonesia.

2003

In 2003, KEMITRAAN became an independent legal entity registered as a Non-Profit Civil Partnership. At that time, KEMITRAAN was still a program managed by UNDP until the end of 2009. Since the beginning of 2010, KEMITRAAN took over full responsibility and accountability for the programs and their development.

2000-2003

KEMITRAAN played a crucial role in supporting the development of legislation to establish the KPK. This was followed by steps to support the Government and DPR in selecting competent commissioner candidates and also supporting civil society groups to critically monitor the selection process. After the commissioners were appointed, they asked KEMITRAAN to help with the institutional design and initial recruitment of the KPK, as well as play the role of donor coordinator. It is clear that KEMITRAAN plays a key role in supporting the Corruption Eradication Commission to develop the capacity and strategies needed to work as effectively as possible.

1999-2000

The Partnership for Governance Reform, or KEMITRAAN, was founded in 2000 following Indonesia’s first free and fair general election in 1999. This historic election is an important step in Indonesia’s efforts to move away from an authoritarian past towards a democratic future. PARTNERSHIP was established from a multi-donor trust fund and is managed by United Nations Development Programme (UNDP) with a mandate to advance governance reform in Indonesia

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.