Beranda / Publication

RBP GCF REDD+ Central Sulawesi Output 2 Newsletter, 3rd Edition

The 3rd edition of the RBP GCF REDD+ Output 2 program newsletter in Central Sulawesi (Sulteng) highlights stories about strengthening the capacity of forest managers, not only from the perspective of government officials but also the communities who have received forest utilization permits through the Social Forestry (PS) scheme and Social Forestry Business Groups (KUPS).

On the government official side, the program conducted capacity building for Forest Management Technical Personnel (GANIS PH) and staff from Forest Management Units (KPH), Grand Forest Parks (Tahura), and the Central Sulawesi Provincial Forestry Office. The training covered the specializations they must possess, based on the Minister of Environment and Forestry Regulation Number 11 of 2022 concerning the Profession and Competency of Forest Management Technical Personnel.

Furthermore, through the Central Sulawesi Provincial Development Planning Agency (Bappeda), the program issued a Decree (SK) for the establishment of a Technical Team for Monitoring, Evaluation, and Reporting on the Implementation of Greenhouse Gas Emission Reduction at the Regency and City levels. This was carried out as part of the Central Sulawesi Provincial Government’s commitment to implement Regional Regulation Number 9 of 2024 on the Regional Long-Term Development Plan (RPJPD) 2025–2045.

Meanwhile, for PS and KUPS managers, activities began with facilitating three community forest farmer groups (HKm) to prepare their Social Forestry Management Plan (RKPS) documents for 2025–2035 and Annual Work Plans (RKT), as well as the preparation of maps and boundary markers for forest management areas.

On another front, the Sivia Patuju KPH took a major step by creating an affirmative policy for 30 percent female participation in its activities. This effort not only succeeded in significantly increasing the number—from 10 to 40 percent of total activity participants were women—but also positioned them as significant actors of change in managing non-timber forest products.

KEMITRAAN, as the implementing agency for the RBP GCF REDD+ Output 2 program carried out by BPDLH, the Ministry of Forestry, the Ministry of Environment, and Central Sulawesi Province, views these joint efforts as part of strengthening the capacity of governance actors in Central Sulawesi. This is because KEMITRAAN believes that welfare can be realized sooner if all actors are meaningfully involved in the process of regional governance, including the involvement of women, youth, disability groups, indigenous communities, and other marginalized groups.

You can download the 3rd edition 1-31 October 2025 RBP GCF REDD+ Central Sulawesi Output 2 Newsletter below.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.