Buku

Women Environmental Human Rights Defenders: Threats, Regulations and Recommendations for Protection

November 27, 2023

Preface

Women have a significant position in the struggle for the fulfillment of environmental rights. Women environmental human rights defenders (WEHRDs) often become advocacy leaders at various events and locations with numerous roles; leading resistance, providing aid (legal or otherwise) to farmers and indigenous communities, and some using their bodies as a medium of non-violent resistance. WEHRDs’ awareness to fight is based on their relationship with nature, especially regarding their source of livelihood and domestic role. When environmental damage occurs, women experience multiple layers of vulnerability because their family’s water and food sources become polluted and their access to livelihoods becomes limited or even completely lost.

The ELEVATE program is implemented by KEMITRAAN to improve the ability of WEHRDs in Indonesia to contribute safely to the gender-sensitive environmental policy-making process and seek access to justice through the strengthening of state-based protection mechanisms and capacity empowerment of WEHRDs and civil society organizations. For this reason, this research has been conducted to provide contextual data and descriptions regarding the profile and forms of threats and attacks against WEHRDs, as well as the response of the state and state institutions to these attacks. One of the main points of analysis in this research is how the legal framework can weaken or strengthen protection for WEHRDs, as well as legal and non-legal recommendations to the government, and recommendations for civil society networks in strengthening protection.

We would also like to express our gratitude to Rakhma Mary as the primary researcher and author of this report and also various parties who have provided input on this research, including the KEMITRAAN Team, Komnas Perempuan, Komnas HAM, LPSK and civil society networks that work with women human rights defenders. We hope that the results of this research can support the struggle and collective work to protect human rights defenders in Indonesia, especially WEHRDs who are increasingly pressured by various projects and investment plans.

Jakarta, October 2023

Laode M. Syarif

KEMITRAAN Executive Director

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.