USAID INTEGRITAS (INTEGRITY)

11 Jan 2022 – 10 Jan 2027

Welcome to USAID INTEGRITAS

The USAID Indonesia Integrity Initiative (USAID INTEGRITAS) is a five-year, 10 million USD program implemented by KEMITRAAN, in collaboration with Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International-Indonesia (TI-I), and the Basel Institute on Governance. The program works closely with GOI, private sector and civil society institutions at the national level and in five provinces.

USAID INTEGRITAS supports the Government of Indonesia (GoI) in its corruption prevention efforts through increased community engagement and strengthening a culture of integrity in both the public and private sectors.

ABOUT THE PROGRAM

Background

Every year, corruption diverts millions of dollars of public funds into the pockets of individuals, accelerating environmental degradation and biodiversity loss. The United States and Indonesia are working together to prevent corruption by improving public oversight, expanding community engagement, and strengthening public and private sector integrity.

Purpose

The goal of USAID INTEGRITAS is to support the Government of Indonesia in its corruption prevention efforts by increasing community engagement and strengthening a culture of integrity in both the public and private sectors. USAID INTEGRITAS seeks to increase the capacity and role of Indonesian civil society to partner more effectively and support the GOI’s key oversight institutions, while ensuring adequate prevention and oversight mechanisms are in place in the public and private sectors. The program activities will be implemented in cooperation and collaboration with key government and non-government actors in order to achieve these objectives.

WORKING AREA

The USAID INTEGRITAS program works closely with Indonesian government agencies, the private sector and civil society at the national level and in USAID’s five priority provinces: DKI Jakarta, North Sumatra,
South Sulawesi, East Java, East Nusa Tenggara

Our Focus

A. Improving Policies That Can Reduce Conflicts of Interest

USAID INTEGRITAS focuses on identifying, preventing and managing conflicts of interest in natural resource-related licensing and procurement.
Program activities engage government agencies and SOEs and increase private and public sector awareness and oversight.
Enhanced Prevention Mechanism
Provide technical assistance to Indonesian government agencies in the development of policy frameworks and implementation, supported by new instruments to identify conflicts of interest, and public awareness campaigns on public participation in corruption prevention.

B. Private Sector Engagement

Enhance the integrity and engagement of the private sector in anti-corruption activities through collective action, increased ability to implement anti-corruption safeguards, and increased dialogue with GoI and civil society organizations.

C. Political and Campaign Financing

Increase political transparency through new information technology tools, monitoring, and advocacy to increase state subsidies and reporting obligations.
Improving Public Education, Awareness and Participation
Ways and Mechanisms of Public Oversight
Improve public access to information, enhance public oversight, and strengthen public demand for accountability.

D. Increased Public Participation

Increase key community participation through formal and informal anticorruption education, efforts to motivate public participation and engagement in oversight, and mechanisms to encourage reporting.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.