Beranda / Publication

Establishing Media Relations as A Mean to Widen The Outreach of Organizations Publication

Dok. Kemitraan

In high-technology era, the utilization of social media as communication tools is crucial to establish relationships and widen organization’s network. Various digital platorm and media provide the ease of accessing news for people through their mobile phones. Even though social media is frequently used among people nowadays, conventional media is also still used to spread the news. The conventional media is considered important to spread news for people with various backgrounds.

“Currently, It is people’s habit that easily to share the information that they received. This is beneficial for organizations to spread their good practices to various platforms,” as Agnes Karina, a consultant from Maverick, stated during a KEMITRAAN Internal training session about media relations on Thursday, 14 April 2022.

In utilizing social media more massively, organizations or communities have many constructive ways, such as collaborates with other organizations, communities, KOL (Key Opinion Leader), or influencers, using the mainstream media, or online portals.

With more benefits that could be gathered in digital era, the more challenges also comes. Many media have gone out of business because they can not adapt to people’s new habits. Accordingly, the fewer the people who access the media of an organization, the lower the amount of impression made towards that media.

During this training, Agnes provided a way on how to increase the public’s participation in attending virtual or hybrid events and how to manage data in order to create sustainable relationships. In addition, Agnes also described the important role of journalism as one of the main sources of news.

When the discussion was held, Belinda as one of the participants from the Democratic, Justice, and Governance Reform unit, confirmed by saying, “Working with young journalists such as Narasi could help organizations spread their good practices to specific and relevant issues. For example, regarding the issue of youth.”

However, there are also obstacles that need to be anticipated, such as the one that was stated by Shabrina, a communication staff from KEMITRAAN. She said, “It is often that the intent of messages that wanted to be delivered by organizations are different compared to the one that the media created, but the media won’t allow the organizations to revise them.”

Not to mention the false delivery of news content. “In covering news, the organization need to be careful while processing their data. Because, there is one of the journalist’s techniques namely TikPet (Fast Typing). This techniques could affect potential benefit or harm for the organization. If the news is not managed by competent and credible people, the message of the news will be out of context,” Agnes added.

Hopefully, this Media Relations training could provide more information regarding KEMITRAAN activities, projects, and achievements to broader and more accurate media partners.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.