MEL and Gender Specialist (Consultant) – RIMBA

Job Title:MEL and Gender Specialist (Consultant)
Location:PMU RIMBA / ATR BPN Office Jakarta 
Duration of Contract:12 month with possible of extension
Supervisor:RIMBA Team Leader

Project Context

The RIMBA Ecosystem Corridor Strengthening Program (RIMBA Project) is a grant project funded by the Global Environment Facility (GEF) through the United Nations Environment Programme (UNEP). It is implemented by the Directorate General of Spatial Planning, Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN), supported by a Project Management Unit (PMU) based in Jakarta and Project Implementation Units (PIUs) in Riau, Jambi, and West Sumatra Provinces.

The RIMBA corridor covers approximately 3.8 million hectares, connecting conservation areas such as Kerinci Seblat National Park, Bukit Tigapuluh National Park, and Berbak National Park. The project aims to protect biodiversity and increase carbon stocks by promoting green economy practices that involve the government, the private sector, and local communities.

To ensure accountable implementation and inclusive results, the project requires a specialist capable of managing monitoring, evaluation and learning (MEL) systems and mainstreaming gender aspects across all activities.

Functions / Key Results Expected

A. Monitoring, Evaluation, and Learning

  • Develop an annual MEL plan, including clear indicators, monitoring approaches, data flow mechanisms, and data collection templates.
  • Collect and verify project progress data from national and field levels, and compile them into project-level reports.
  • Monitor and update project target achievements under the Results Framework every six months and provide recommendations for project improvement.
  • Prepare MEL inputs for annual reporting as required by the grant agreement.
  • Produce and present MEL reports to support management decision-making.
  • Coordinate with the GIS Specialist for spatial data, PIU Coordinators for non-spatial data, and the Communication Specialist for knowledge management (KMIS).

B. Gender Mainstreaming

  • Identify gender issues affecting program implementation.
  • Analyze participation gaps between women, men, and marginalized groups.
  • Develop recommendations and strategies to integrate gender equality and social inclusion into the RIMBA Program.
  • Ensure the implementation of gender strategies at both central and regional levels.
  • Collaborate with the project team to promote inclusiveness and women’s empowerment in all activities.

Impact of Results

To provide a specialist responsible for planning, implementing, and reporting on project monitoring and evaluation, while ensuring the integration of gender perspectives throughout the RIMBA Program.

Key Deliverables

DeliverableFrequency
Annual MEL PlanOnce per year
Six-Monthly Project Target Monitoring ReportsTwice per year
Annual Project Report (as required by grant)Once per year
Gender Strategy and Implementation RecommendationsOnce per year
End-of-Assignment Final ReportOnce

Competencies

  • Strong report writing skills and proficiency in English (written and spoken).
  • Ability to work in a team and under strict deadlines.
  • Ability to manage multiple tasks independently with minimal supervision.

Recruitment Qualifications

Education

Minimum Bachelor’s degree (S1) in Social Sciences, Humanities, Science and Technology, Environment, or related fields (Statistics, Development Studies, Anthropology, etc.) from an accredited university.

Experience

  • At least 5 years of experience in MEL design/implementation at the project level.
  • Experience working on gender issues and gender equality strategies.
  • Previous experience in international development projects or foreign-funded grants is preferred.

If you are guided by integrity, accountability, inclusivity, and a commitment to advancing collaborative governance and sustainable development, we invite you to join our team. Submit your application before April 30th, 2026.

Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.