KEMITRAAN  bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, atau KEMITRAAN, dibentuk pada 2001 setelah pemilu yang dilaksanakan secara jujur dan adil untuk dua generasi pada 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting bagi Indonesia untuk keluar dari sistem otoriter di masa lalu dan memasuki masa depan yang demokratis. 

KEMITRAAN dibentuk dan dipimpin oleh sejumlah pemimpin terkemuka Indonesia dari pemerintahan, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mendorong prinsip-prinsip tata kelola yang baik selama masa transisi. Pertama kali didirikan sebagai dana perwalian multi donor yang didukung oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Bank Dunia (the World Bank), dan Bank Pembangunan Asia (ADB), dan dikelola di bawah UNDP pada tahun 2000.

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang berdiri sendiri, yang dikelola sebagai Perkumpulan Perdata Nirlaba (Perkumpulan). Pada saat itu KEMITRAAN tetap beroperasi berdasarkan sistem-sistem dan prosedur-prosedur UNDP hingga akhir 2009. Sejak awal 2010, KEMITRAAN telah beroperasi dengan berbagai sistem yang sepenuhnya akuntabel untuk memenuhi tanggung jawab fidusia dengan menjadi perantara pendanaan maupun penerima sumber daya. KEMITRAAN telah mengelola lebih dari 400 proyek dengan nilai lebih dari US$160 juta sejak tahun 2000.