Project Coordinator – EnABLE Project

I. Position Information
Job Title : Project Coordinator
Location : Jakarta/ Samarinda
Duration of Contract : 12 months (with possibility to extend)
Direct Supervisor : Program Director Environment and Sustainable Governance

II. Project Context
The Partnership for Governance Reform (KEMITRAAN) is the selected Implementing Agency for EnABLE Phase-II. KEMITRAAN will be responsible to manage and implement the Project throughout the project cycle and liaise with the key stakeholders within this project. To lead effectives implementation of the Project, KEMITRAAN will form a quality Project Management Unit that will manage the day-to-day implementation and monitoring-evaluation of the Project. To carry out the expected development objectives and outputs above, KEMITRAAN is seeking to recruit a Project Coordinator that will lead and coordinate the project implementation at the subnational and community level.

The Project Coordinator will lead the project management unit and work closely with Monitoring, Evaluation and Learning Manager, Project Officers, Field Supervisors, Admin & Procurement Officer, Finance & Grant Officers, Finance & Administration Assistants, Consultants and Advisors, Grantees, Government institutions (MoEF, Local Governments), World Bank, and other staffs within KEMITRAAN’s office.

III. Functions / Key Results Expected
a. Project Management.
b. Financial/Budget and Asset Management.
c. Contract Management.
d. Personnel Management.
e. Government Liaison/External Relations
f. Develop Strategic Partnership and Others

IV. Recruitment Qualifications
Education:
Bachelor degree or Master Degree in social risk, environment and/or natural resource management, social sciences, environmental policy and or other relevant fields
Experience:
• Minimum of 8 years of professional experience in the environment and natural resources management sector, including proven experience in emission reduction program, climate change mitigation, forestry and community-based development
• 5 years of successful record in Project Management at middle to senior level
• Knowledge of Indonesian current legislation, policies, and standards in the field of environment, natural resource management and climate change is desirable.
• Previous experience of working in an international organization with focus on forest management, REDD+, climate change, and relevant issues
• Extensive networks and positive working relationships with Government partners in national and subnational level (East Kalimantan) is preferred
• Previous experience of working and sound knowledge of social and environmental baseline condition in the Project area is plus advantage

For the complete Terms of Reference please download the following link:

https://kemitraan.or.id/wp-content/uploads/2024/04/ToR-Project-Coordinator_EnABLE.pdf

To apply for this position please submit your CV and other supporting documents as required using this link https://hris.kemitraan.or.id/kemitraan-recruitment-form/ no later than May 6, 2024.  Only shortlisted candidate will be contacted

Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.