Deputy Chief of Party, USAID INTEGRITAS

I. Position Information
Post Title: Deputy Chief of Party, USAID INTEGRITAS
Duration: One year (can be extended)
Direct Supervisor: Chief of Party, USAID INTEGRITAS
Condition : Open to Indonesian National only

II. Organizational Context
Partnership for Governance Reform (KEMITRAAN)
KEMITRAAN is a multi-stakeholder organization established to promote governance reform. It works hand-in-hand with government agencies, CSOs, the private sector, and international development partners in Indonesia to bring about reform at both the national and local levels. KEMITRAAN builds crucial links between all levels of government and civil society to sustainably promote good governance in Indonesia.

USAID INTEGRITAS

Awarded on January 10, 2022, the Indonesian Integrity Initiative (INTEGRITAS) is a five-year program funded by USAID/Indonesia and implemented by KEMITRAAN, in collaboration with Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International-Indonesia, and the Basel Institute on Governance, and in partnership with Indonesian civil society organizations (CSOs) and government agencies. INTEGRITAS seeks to address corruption in Indonesia through a dual-tracked approach of systems strengthening and public engagement that facilitates local civil society efforts to address systemic corruption vulnerabilities and conflicts of interest in the country.

The goal of INTEGRITAS is to support the Government of Indonesia (GOI) in its corruption prevention efforts through enhancing civic engagement and strengthening a culture of integrity for both the public and private sectors. INTEGRITAS seeks to enhance Indonesian civil society capacity and role to more effectively partner with and support key GOI oversight institutions, while simultaneously ensuring sufficient preventative and oversight mechanisms are in place in the public and private sector. The activity will cooperate and work with government and non-government key actors to achieve this goal through two interrelated intermediate results (IRs):

• IR 1: Implementation of transparent policies and practices that reduce conflicts of interest increased.
• IR 2: Public education on, awareness of, and participation in anti-corruption efforts improved.
The DCOP will support the COP in all management aspects of the project and represent the program in the COP’s absence to key national, sub-national, and international partners. She/he oversees budget implementation, financial management, and supervising the Finance and Grants Manager. The DCOP is responsible for ensuring project activities are in compliance with donor regulations, KEMITRAAN’s rules and regulations and project management policies, thereby preparing the projector external and donor audits.

III. Functions / Key Results Expected
Summary of Key Functions:

  • Support the COP in overseeing all management aspects of the project and represent the
    program in the COP’s absence to key national, sub-national, and international partners, on both
    finance and grants management/operations and on programmatic aspects, which covers
    programmatic and administrative financial services.
  • Develop project budget planning, oversees project’s budget implementation and project financial
    management, and supervising the Project’s Finance and Grants Manager.
  • Oversees all of project operations, including administrative aspect of the project.
  • Ensuring a smooth implementation of procurement regulations, cash flow management and burn
    rate tracking.
  • Coordinates with the IR 1 and IR 2 teams on budget development, implementation and tracking
  • Work closely with the KEMITRAAN office teams on procurement, finance, and operations.
  • Ensuring project activities are in compliances with donor regulations, project management -
    policies, and KEMITRAAN’s rules and regulations

IV. Recruitment Qualifications
Education and Skill: A degree (preferably a Master degree) in political science, international relations, law, public administration, economics, financial management, or a related field.
Experience: Minimum of 10 years of experience working in project management.
Excellent track record managing donor projects.
Excellent track record managing USAID projects and expert knowledge of USAID and USG regulations are a must.
Given that the DCOP is expected to support the COP in all aspects of the project, in the COP’s absence, DCOP must also possess a proven ability to liaise with and communicate effectively with senior government officials, donors, and partners.
Having knowledge on anti-corruption in Indonesia and able to present this subject that relates to the project’s activities to the external audiences; Having in-depth knowledge on project management and finance management as well as procurements; Proven capacity in supervising project teams; Having superb analytical and planning skills, good judgment, and ability to work under tight deadlines.
Demonstrable knowledge of USAID project management, finance, procurement, and USAID financial management reporting, and compliances;

For the complete Terms of Reference please download the following link:

https://kemitraan.or.id/wp-content/uploads/2024/02/TOR-DCOP-INTEGRITAS-FINAL-KEMITRAAN.pdf

To apply for this position please submit your CV and other supporting documents as required using this link https://hris.kemitraan.or.id/kemitraan-recruitment-form/ no later than July 7, 2024.  Only shortlisted candidate will be contacted.

Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.