Communication Officer for an Anti-Corruption Program

I. Position Information
Post Title : Communication Officer for an Anti-Corruption Program
Duration of contract : One year (can be extended into 3 years contract)
Supervisor: Chief of Party

II. Organizational Context
KEMITRAAN seeks candidates for the role of Communication Officer on an anti-
corruption program. This program aims to support Indonesia in corruption prevention
efforts, the strengthening of civic engagement, and the strengthening of a culture of
integrity, particularly in procurement and licensing in the marine/fisheries and forestry
sectors, at national and targeted local levels, through several approaches:

  • Providing technical assistance on COI policy frameworks and implementation,
    supported by new tools to identify COI, and public awareness campaigns that
    effectively address key factors in the public’s continued participation in corruption.
  • Enhancing private sector integrity and anti-corruption engagement through
    collective action, enhanced capacity to implement anti-corruption safeguards, and
    increased dialogue with GOI and CSOs.
  • Enhancing political transparency through a new campaign finance database,
    monitoring, and advocacy to increase state subsidies and reporting obligations.
  • Improving public access to information, enhancing citizen oversight, and
    strengthening public ability to demand accountability.
  • Enhancing the participation of key communities through an expansion of
    anticorruption education through formal and informal educational channels, efforts
    to motivate public participation and engagement, and mechanisms to encourage
    reporting.
    The Communication officer will be supervised by Chief of Party (COP) and play an
    important role to support the development and implementation of project
    communications and consultation strategy. This position will be based in Jakarta,
    Indonesia and is contingent upon contract award to KEMITRAAN.

III. Functions / Key Results Expected
Summary of Key Functions:
q Contributes to and ensues publication of project communication outputs
(newsletters, website, pamphlets, infographics) as well as ad hoc products for
USAID and USG use.
q Arranges media gatherings or press conferences and prepares press releases
q Liaises with the USAID Mission comms teams to ensure accurate and broad
coverage of the project.
q Attends selected project meetings, provides event organizing support.
q Organizes project consultation meeting reports.
q Contributes to and coordinates preparation of regular and ad hoc donor
reporting.

IV. Recruitment Qualifications
Education and Skill: Minimum Bachelor degree (S1), in communications, public relations, journalism, business administration, management, social science or other subject of relevance.
Experience: Minimum four years of work experience in public relations, advertising, campaigns, and media. Experience in international, multilateral and development organizations is an advantage. Skilled in MS Office suite and web-based systems. Good analytical and planning skills; strong sense for innovation and new approaches to conservation; decisiveness and ability to work independently and in a collaborative team environment. Good judgement, ability to work under tight deadlines. Must have strong report writing and presentation skills. Fluency in written and spoken English and Bahasa Indonesia.

For the complete Terms of Reference please download the following link:

https://kemitraan.or.id/wp-content/uploads/2024/02/TOR-INTEGRITAS-Communication-Officer1.pdf

To apply for this position please submit your CV and other supporting documents as required using this link https://hris.kemitraan.or.id/kemitraan-recruitment-form/ no later than March 10, 2024.  Only shortlisted candidate will be contacted.

Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.