Chief of Party, USAID INTEGRITAS

I. Position Information
Post Title: Chief of Party, USAID INTEGRITAS
Duration: One year (can be extended)
Direct Supervisor: Director for Justice, Anti-corruption and Human Rights Program (JAHR), KEMITRAAN
Condition : Open to Indonesian National only

II. Organizational Context
Partnership for Governance Reform (KEMITRAAN) is a multi-stakeholder organization established to promote governance reform. It works hand-in-hand with government agencies, CSOs, the private sector, and international development partners in Indonesia to bring about reform at both the national and local levels. KEMITRAAN builds crucial links between all levels of government and civil society to sustainably promote good governance in Indonesia.

Awarded on January 10, 2022, the Indonesian Integrity Initiative (INTEGRITAS) is a five-year program
funded by USAID/Indonesia and implemented by KEMITRAAN, in collaboration with Indonesia Corruption
Watch (ICW), Transparency International-Indonesia, and the Basel Institute on Governance, and in
partnership with Indonesian civil society organizations (CSOs) and government agencies. INTEGRITAS seeks to address corruption in Indonesia through a dual-tracked approach of systems strengthening and public engagement that facilitates local civil society efforts to address systemic corruption vulnerabilities and conflicts of interest in the country.

The goal of INTEGRITAS is to support the Government of Indonesia (GOI) in its corruption prevention
efforts through enhancing civic engagement and strengthening a culture of integrity for both the public
and private sectors. INTEGRITAS seeks to enhance Indonesian civil society capacity and role to more
effectively partner with and support key GOI oversight institutions, while simultaneously ensuring
sufficient preventative and oversight mechanisms are in place in the public and private sector. The activity will cooperate and work with government and non-government key actors to achieve this goal through two interrelated intermediate results (IRs):

  • IR 1: Implementation of transparent policies and practices that reduce conflicts of interest increased.
  • IR 2: Public education on, awareness of, and participation in anti-corruption efforts improved.
    The COP will lead the project implementation and responsible for the overall project management.
    He/she will oversee the aspects of programmatic, financial and operation, management and staffing and the COP will supervise the Deputy Chief of Party, IR Program Managers, MEL specialist, and
    Communication specialist.

III. Functions / Key Results Expected
Summary of Key Functions:

  • The COP leads the project implementation, provides overall leadership, strategic guidance and
    oversees all management aspects of the project.
  • Serves as principal liaison with the donor, host country government, counterparts, beneficiaries and
    stakeholders.
  • Plans, directs and coordinates technical and operational activities to ensure that the project goals and objectives are met, and prescribed timeframes and funding parameters are in compliance with donor regulations.
  • Provides overall technical and administrative leadership to the project implementation team,
    including development of strategies, budgets, annual workplan, MEL plans and reporting.
  • Provides technical assistance to the national and local governments and CSOs on anti-corruption and good governance reforms, as needed.

VI. Recruitment Qualifications
Education and Skill:
Minimum a Master degree in political science, international relations, law, or a related field.
Experience required:

  • Must have USAID project management experience; prior experience as a chief of party of USAID funded program is preferred.
  • Minimum of 12 years of experience at the senior managerial positions.
  • Have technical expertise and experience in designing and implementing anti corruption/ accountability/ integrity/ good governance programs.
  • Proven skills in analyzing complex situations and developing concrete plans to address them, and good judgment, and ability to work under tight deadlines.
  • Possess a proven ability to liaise with, and communicative effectively with the donor, senior government officials, and partners.
  • Have network with the key government accountability agencies in anti-corruption activists, CSOs, and communities.
  • Excellent track record in managing USAID projects, and expert knowledge of USAID and USG regulations are a must.
  • Demonstrate knowledge and experience with USAID’s planning and reporting systems, operations, programming and, structure.
  • Demonstrate knowledge on USAID project management and finance management as well as procurements.

For the complete Terms of Reference please download the following link:

https://kemitraan.or.id/wp-content/uploads/2024/05/TOR-COP-INTEGRITAS-KEMITRAAN-May-2024_Final.pdf

To apply for this position please submit your CV and other supporting documents as required using this link https://hris.kemitraan.or.id/kemitraan-recruitment-form/ no later than July 7, 2024.  Only shortlisted candidate will be contacted.

Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.