Asisten Admin dan Keuangan – EnABLE

I. Position Information
Posisi : Asisten Admin dan Keuangan – EnABLE
Lokasi : Samarinda/Paser/Kutai Barat/Penajam Paser Utara
Durasi Pekerjaan : 12 bulan dengan kemungkinan perpanjangan
Penyelia : Finance Manager

II. Konteks Organisasi

Bank Dunia dengan sumber daya yang disediakan oleh EnABLE, sebuah dana perwalian multi-donor, mendanai sebuah proyek untuk meningkatkan keterlibatan kelompok sasaran yang terpinggirkan dan kurang beruntung dalam Program Pengurangan Emisi (ERP) Kalimantan Timur melalui peningkatan kesadaran dan akses terhadap manfaat karbon dan non-karbon. Rincian lengkap tentang Proyek EnABLE Indonesia dan ERP Kalimantan Timur terkait tersedia di situs web Bank Dunia.

Penerima manfaat proyek adalah kelompok terpinggirkan, khususnya kelompok adat dan perempuan, yang tersebar di sekitar 95 desa di Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, dan Kutai Barat. Desa-desa yang dipilih akan berlokasi di dalam kawasan hutan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, dan merupakan desa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan ERP, dipilih karena potensi pengurangan emisi yang tinggi. Selain itu, proyek ini akan menguntungkan pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dengan meningkatkan kapasitas mereka untuk melaksanakan kegiatan ERP yang lebih inklusif.

LSM lokal akan direkrut untuk mendukung pelaksanaan EnABLE oleh Kemitraan – khususnya organisasi yang dipimpin oleh dan mewakili kelompok masyarakat adat – dan akan memperoleh manfaat dari pengembangan kapasitas sebagai hasil keterlibatan dalam pengelolaan proyek.

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan keterlibatan kelompok sasaran yang terpinggirkan dan kurang beruntung dalam Program Pengurangan Emisi (ERP) Kalimantan Timur melalui peningkatan kesadaran dan akses terhadap manfaat karbon. Proyek ini terdiri dari 3 komponen utama:
KOMPONEN 1: Peningkatan kapasitas dan kesadaran untuk penyampaian ERP yang inklusif
KOMPONEN 2: Dukungan untuk mata pencaharian yang inklusif, positif terhadap alam, dan praktik rendah karbon
KOMPONEN 3: Manajemen proyek, pemantauan dan evaluasi, & penyebaran pengetahuan

KEMITRAAN adalah Badan Pelaksana terpilih untuk EnABLE Tahap-II. KEMITRAAN akan bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan Proyek di seluruh siklus proyek dan berhubungan dengan para pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan proyek. Untuk memastikan pelaksanaan Proyek yang efektif, KEMITRAAN akan membentuk Unit Manajemen Proyek yang berkualitas yang akan mengelola pelaksanaan dan pemantauan-evaluasi Proyek sehari-hari. Untuk memastikan pelaksanaan Proyek yang efektif, KEMITRAAN mencari Asisten Admin dan Keuangan yang potensial dan mampu membantu pelaksanaan teknis proyek.

Asisten Admin dan Keuangan akan ditempatkan di lokasi (area administratif lokasi Proyek) dan akan bekerja sama dengan Koordinator Proyek, Pejabat Proyek, Manajer Keuangan, Manajer Keuangan dan Hibah di kantor pusat, Pejabat Pengadaan, Manajer Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran, Pejabat Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran, Konsultan/Ahli, dan staf lain di kantor KEMITRAAN.

III. Fungsi / Hasil Kunci yang Diharapkan
• Administrasi dan pelaksanaan kegiatan proyek
• Administrasi laporan, korespondensi, dan dokumen terkait
• Manajemen perjalanan dan pengaturan rapat
• Pengadaan dan layanan logistik
• Dukungan untuk administrasi anggaran dan sistem pemulihan biaya
• Pembayaran, penerimaan, dan manajemen rekening bank
• Menyediakan pemantauan keuangan dan pelaporan kegiatan secara bulanan, triwulanan, dan tahunan

IV. Rekrutmen
Pendidikan: Minimal Diploma III (tiga) di bidang administrasi, keuangan, ekonomi, akuntansi, manajemen atau bidang terkait lainnya
Pengalaman: 3 (tiga) tahun pengalaman kerja dengan minimal 2 (dua) tahun pengalaman di bidang bantuan pembangunan; termasuk pengalaman khusus dalam isu administrasi publik (pengalaman di LSM/CSO internasional lebih diutamakan).
Fasih berbahasa Inggris dan Indonesia baik lisan maupun tulisan

Untuk melamar posisi ini, silakan kirimkan CV dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dipersyaratkan melalui tautan berikut: https://hris.kemitraan.or.id/kemitraan-recruitment-form/ paling lambat tanggal 4 Mei 2025. Hanya kandidat terpilih yang akan dihubungi.

ToR Finance and Admin Assistant_EnABLE-FinalUnduh

Apply Now

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

Back

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

Back

2016

In March 2016, KEMITRAAN received international accreditation from the Adaptation Fund. The Adaptation Fund Board, in its 27th meeting, decided to accredit KEMITRAAN as National Implementing Entity (NIE) from the Adaptation Fund. KEMITRAAN is the first and only Indonesian institution to be accredited as a NIE Adaptation Fund in Indonesia.
Next
Back

2003

In 2003, KEMITRAAN became an independent legal entity registered as a Non-Profit Civil Partnership. At that time, KEMITRAAN was still a program managed by UNDP until the end of 2009. Since the beginning of 2010, KEMITRAAN took over full responsibility and accountability for the programs and their development.
Next
Back

2000-2003

KEMITRAAN played a crucial role in supporting the development of legislation to establish the KPK. This was followed by steps to support the Government and DPR in selecting competent commissioner candidates and also supporting civil society groups to critically monitor the selection process. After the commissioners were appointed, they asked KEMITRAAN to help with the institutional design and initial recruitment of the KPK, as well as play the role of donor coordinator. It is clear that KEMITRAAN plays a key role in supporting the Corruption Eradication Commission to develop the capacity and strategies needed to work as effectively as possible.
Next
Back

1999-2000

The Partnership for Governance Reform, or KEMITRAAN, was founded in 2000 following Indonesia’s first free and fair general election in 1999. This historic election is an important step in Indonesia’s efforts to move away from an authoritarian past towards a democratic future. PARTNERSHIP was established from a multi-donor trust fund and is managed by United Nations Development Programme (UNDP) with a mandate to advance governance reform in Indonesia
Next
Back

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali