Beranda / Proposal

Panggilan untuk Proposal Pengadaan Jasa Notaris

29 April, 2025 Admin

KEMITRAAN membuka kesempatan bagi penyedia jasa notaris yang berpengalaman untuk mengikuti proses pengadaan jasa notaris. KEMITRAAN merupakan organisasi berbadan hukum “Perkumpulan” yang mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar sejak pendiriannya pada tahun 2003. Dengan adanya pergantian Ketua Pengurus serta kesepakatan Anggota Perkumpulan (Teman Serikat) untuk menyederhanakan kebijakan kelembagaan, diperlukan amandemen Anggaran Dasar agar lebih mencerminkan situasi terkini dan menjamin keberlanjutan organisasi. Oleh karena itu, KEMITRAAN membutuhkan jasa Notaris untuk meninjau dan mendaftarkan perubahan tersebut melalui Sistem AHU Kemenkumham.

1. Ruang Lingkup Pekerjaan

Notaris akan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

  • Melakukan kajian hukum (legal review) atas draft Anggaran Dasar KEMITRAAN;
  • Melakukan konsultasi dan finalisasi dokumen berdasarkan masukan dari Teman Serikat dan Dewan Eksekutif;
  • Melakukan proses legalisasi dan pendaftaran perubahan Anggaran Dasar melalui Sistem AHU Online Kemenkumham;
  • Menyampaikan presentasi hasil pekerjaan jika diperlukan oleh KEMITRAAN.

2. Kualifikasi/Pengalaman

Offeror yang berhasil harus memenuhi kriteria minimum berikut:

  • S1 bidang hukum
  • Memiliki lisensi kenotariatan
  • Telah berpraktek sebagai Notaris minimal 3 (tiga) tahun
  • Pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni (excellent track record) dalam memberikan nasihat hukum terkait Perkumpulan
  • Pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni (excellent track record) dalam administrasi dan pendaftaran badan hukum Perkumpulan ke Kemenkumham
  • Rekam jejak yang baik terkait profesionalisme, kepercayaan, keandalan, dan kepastian/jaminan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan negara RI.
  • Kemampuan melaksanakan penugasan sesuai jangka waktu yang diberikan, dan memberikan layanan konsultasi dengan cara yang paling profesional, efektif dan efisien
  • Secara intelektual tajam dalam analisa kontekstual dengan pemahaman mendalam tentang badan hukum Perkumpulan, baik secara substantif maupun administrasi pendaftarannya.

Bagi pihak yang berminat, kirim dokumen PDF proposal teknis, company profile atau profil notaris dan proposal penawaran harga sesuai lampiran ToR ke alamat email: procurement@kemitraan.or.id cc: zulfadhli.prasetyo@kemitraan.or.id dan niknik.jatnika@kemitraan.or.id

Adapun deadline pengiriman pernyataan minat pada tanggal 07 Mei 2025 Jam 15:00 WIB.

Di harapkan Notaris yang berminat dapat menyusun dan mengajukan penawaran sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan KEMITRAAN. Kami menantikan penawaran terbaik yang mencerminkan kompetensi, profesionalisme, dan pemahaman mendalam terhadap aspek hukum Perkumpulan di Indonesia.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali