Setelah tarik-menarik yang cukup alot, akhirnya Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, tunduk pada kemauan KPUD untuk menggelontorkan dana pemilihan kepala daerah (pilkada) sesuai dengan yang diajukan.

Lewat suratnya yang ditujukan ke KPUD Jembrana yang ditembuskan ke KPU pUsat, Bupati Jembrana Gede Winasa akhirnya setuju mengeluarkan Rp 6,3 miliar dengan harapan KPUD mau membatalkan keputusannya menunda pilkada sampai waktu yang tidak ditentukan.

Ketua KPU Jembrana I Putu Wahyu Dhiantara, kemarin, di Denpasar mengaku telah menerima surat dari Bupati. Meski demikian, ia mengaku tidak mau gegabah dalam menanggapi melunaknya sikap pemerintah itu lantaran pihaknya sudah telanjur mengeluarkan keputusan menunda pilkada.

“Kami masih bahas dalam rapat-rapat karena meski dana yang disetujui jumlahnya sesuai dengan yang pernah
kami bahas dengan DPRD dan pemerintah, karena memorandum of understanding (MoU) belum ada, artinya kami harus membahas kembali masalh itu,” terang Wahyu.

Bila nanti sudah ada MoU, sambungnya, KPU Jembrana akan menyusun jadwal baru beserta tahapannya, termasuk mencoba tetap sesuai jadwal yakni 26 Agustus 2009.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Jembrana hanya menganggarkan Rp 5,625 miliar di APBD untuk membiayai pilkada. Padahal, KPUD telah mengajukan Rp6,3 miliar sesuai dengan hasil pembahasan antara KPUD dengan DPRD dan pemerintah.

Dibiayai APBN

Pakar politik dari Universitas Airlangga Ramlan Surbakti menyatakan pilkada seharusnya dibiayai APBN. Hal itu mengacu pada pemilihan anggota DPRD dibiayai APBN, sementara untuk memilih kepala daerah menggunakan APBD,” ujar Ramlan yang juga mantan anggota KPU itu, saat berdiskusi di Kantor Media Indonesia, kemarin.
Kalaupun APBD harus ikut membiayai pilkada, sambungnya penggunaannya hanya untuk mengongkosi kegiatan yang bersifat hanya membantu atau sekunder.

Ia juga menyesalkan konflik yang tak berkesudahan antaa KPU dan Bawaslu. Menurutnya, kedua lembaga itu lebih mementingka ego masing-masing ketimbang kelancaran proses pilkada.

“Berangkat dari UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU menilai pembentukan Panwaslu dilakukan atas usul KPU. Sementara Bawaslu punya pemikiran bagus juga, karena Panwaslu yang kemarin berpengalaman alangkah baiknya diteruskan. Tapi kok kedua lembaga ini malah berkelahi?” tanya Ramlan.

Hingga saat ini, Bawaslu dan KPU masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi terkait UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. (NJ/ P-3)

Please send your application to:

Human Resource Department
The Partnership for Governance Reform in Indonesia
Jl. Brawijaya VIII No. 7
KEBAYORAN Baru, Jakarta Selatan 12160
Email: recruitment

Hasil sosialisasi master plan ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat dan pemerintah provinsi. Untuk itu, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang memandang perlu dilakukan konsultasi lebih luas dengan masyarakat pada 227 desa di dalam dan sekitar kawasan eks pengembangan lahan gambut.

Sesuai SK Gubernur No. 188.44/206/2009 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Publik Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalteng, tim Konsultasi Publik (KP) kemudian menyusun rencana bangun proses KP dimaksud.

Rencana bangun proses KP terdiri dari studi potensi desa, diskusi kampung, lokakarya kecamatan, lokakarya kabupaten/kota, dan lokakarya provinsi.

Berdasarkan tahapan tersebut, urai Project Manager Kemitraan di Kalteng Joko Waluyo, saat ini telah dilakukan kegiatan potensi desa di 227 desa yang hasilnya sebagai masukan pada diskusi kampung. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam lokakarya kecamatan di 22 kecamatan.

Joko menyebutkan, lokakarya kecamatan diikuti 50 orang peserta, terdiri dari 40 orang masyarakat marginal utusan dari masing-masing desa dan 10 orang para pihak di tingkat kecamatan.

Saat ini, kegiatan yang bertujuan memfasilitasi Pemprov dalam mencari masukan dari para pemangku kepentingan untuk penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan revitalisasi pengembangan lahan gambut, telah menyelesaikan proses lokakarya di 22 kecamatan.

Menurut Joko, dari 22 kecamatan yang sudah dilakukan lokakarya, tampaknya permasalahan dihadapi masyarakat hampir sama. Misalnya, masalah infrastruktur, terutama infrastruktur pertanian, peternakan, dan perkebunan rakyat.

Hal lain yang menjadi permasalahan, hasil pertanian terkendala dalam hal pemasaran, kemudian harga pupuk yang dianggap kalangan petani masih terlalu tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, rencana aksi yang disusun di antaranya pembuatan irigasi, pengadaan hand traktor, pengadaan mesin perontok padi, serta penyediaan pupuk dan obat-obatan pertanian yang bersubsidi.

“Berkenaan dengan permasalahan infrastruktur di bidang pertanian, pada umumnya masyarakat menyusun rencana aksi melalui pembangunan akses jalan menuju sumber-sumber ekonomi. Dalam hal ini, lahan, kebun, dan hutan,” jelas Joko kepada Tabengan, baru-baru ini. (str)

Emmy Hafild is Program Director of the Partnership. Prior to that, she was Chief of Environmental and Economic Governance Cluster of the Partnership. She has a substantial track record in leadership positions in the CSO sector, including Transparency International and WALHI. Before joining the Partnership she was Executive Director of Greenpeace Southeast Asia, a global environmental campaigning group, managing offices in Thailand, the Philippines and Indonesia.

She has more than 22 years in decision making positions and networking in environmental protection, corruption prevention and democratization movements at local, national and international level.

She received many awards of her work in environmental advocacy, from the Government of Indonesia and from international media. Among others are, Fulbright scholarship from 1992-1994, one of the Heroes for the Planet by Time Magazine International in 1999, and the President’s award of Satya Lencana Pembangunan in 2001.