Program Achievement 2001 - 2010

PENCAPAIAN PENTING
Dalam 10 tahun, Partnership, dengan pendekatan multi-pihak, telah berhasil menghasilkan dampak yang berkelanjutan pada:

PEMBERANTASAN KORUPSI

  • Tumbuhnya kesadaran anti korupsi secara nasional melalui Survei Korupsi di Indonesia yang komprehensif serta dukungan bagi gerakan anti korupsi di seluruh tanah air.
  • Memfasilitasi dan memperkuat pembentukan komisi negara yang independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
  • Menyelamatkan uang publik dengan dibatalkannya PP 37 tentang kenaikan gaji dan tunjangan pada anggota DPR dan DPRD
  • Menyusun peraturan yang mengadopsi Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC), sebuah strategi nasional anti korupsi dan mendukung pembahasan tentang RUU Pengadilan Anti Korupsi.

DESENTRALISASI

  • Mendefinisikan rumusan alokasi APBN untuk daerah (UU No. 22 dan 25/1999)
  • Mendukung pembahasan RUU Pemerintahan Aceh, Anggaran Dasar UU Otsus DI Yogyakarta (Perdasi No 4/2005), pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Peraturan Daerah Provinsi Khusus (Perdasus) tentang pengadilan adat.
  • Reformasi/ praktik terbaik birokrasi di Kebumen, Solok, Gorontalo, dan Yogyakarta
  • Startegi Besar Pengaturan Administrasi Daerah termasuk evaluasi perkembangan daerah yang diadopsi oleh Departemen Dalam Negeri.
  • Pengembangan Penghargaan Otonomi di daerah
  • Indeks Tata Pemerintahan Partnership di 33 provinsi dan indeks layanan publik di daerah percontohan Yogyakarta
  • Pembentukan Komisi Ombudsman di tingkat pusat dan daerah.

REFORMASI PEMILU

  • Revisi terhadap undang-undang pemilihan umum sejak tahun 2004
  • Memberikan sumbangan bagi peningkatan jumlah wakil perempuan di DPR sebesar 7% pada tahun 2004 dan memberikan kontribusi bagi peningkatan sebesar 18% di lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara.
  • Kontribusi terhadap pencetakan braille bekerja sama dengan PPU Penca sejak tahun 2004
  • Membantu pelaksaan Pemilu 2009 melalui bantuan terhadap 46 peraturan Pemilu

PEMBERANTASAN KEMISKINAN

  • Peningkatan Kesadaran Masyarakat Madani tentang MDGs di 10 provinsi
  • Memfasilitasi kebijakan pro-masyarakat miskin demi mendukung pencapaian MDGs di berbagai daerah
  • Meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar 4% pada tahun 2008

STUDI KASUS : MEMBENTUK PERATURAN BARU

RUU Pembinaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (RUU PPLH) diterima di parlemen pada tanggal 8 September 2009. Versi terakhir RUU tersebut telah mengakomodasi beberapa isu yang diusulkan oleh Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemeritahan dan Koalisi Ornop (Koalisi LSM). Bersama dengan LSM kami dapat memastikan bahwa RUU tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat adat dan kewajiban negara untuk mengembangkan instrumen-instrumen ekonomi yang ramah lingkungan.

PROMOSI HAK ASASI MANUSIA

  • Pemilu 2004 berjalan damai dan aman melalui dukungan operasi Mantap Brata.
  • Merumuskan rekomendasi alternatif bagi pengelolaan pencegahan dan pemberantasan teror
  • Membantu Unit Brimob Polri untuk memahami prinsip-prinsip universal hak asasi manusia
  • Meningkatnya pengakuan hak-hak narapidana melalui kampanye kesadaran masyarakat, pelatihan dan pembentukan pusat pengaduan
  • Mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia kepada kelompok-kelompok radikal di Jawa Tengah

MANAGEMEN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN DAN

PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT

  • Membangun jaringan mitra nasional dan daerah, termasuk enam Yayasan Masyarakan ( Community Foundation/CF), yang memfasilitasi peningkatan akses legal masyarakat untuk mengelola hutan melalui skema Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemasyrakatakan (HKM) di 71 Kabupaten di 22 Provinsi.
  • Pengembangan skema pembayaran Jasa Lingkungan di Tahura Nipa-nipa (Sulawesi Tenggara) dan Malang (Jawa Timur)
  • Memfasilitasi penyusunan konsultasi publik dan diseminasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di sektor kehutanan (Permenhut No. 37/2007, Permenhut No.49/2008) yang memberikan hak pengelolaan sampai dengan 35 tahun untuk hutan desa dan Hutan Kemasyrakatakan (HKM) dan 60 Tahun untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
  • Memberikan dukungan untuk persiapan dan pengusulan areal Hutan kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Desa sekitar 300 ribu hektar sampai dengan akhir 2010
  • Membantu Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) meningkatkan kesadaran publik tentang perubahan iklum (climate change)
  • Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi organisasi masyarakat sipil (CSO) berkaitan dengan isu perubahan iklim dan pengembangan skema REDD+

Latest Product Achievement