Jakarta – Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia (Kemitraan) bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional (Mendiknas) pada tanggal 28 Januari 2010 di Gedung Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti), Depdiknas, Jakarta menyelenggarakan kuliah umum dengan tema: “Mengukur Tatakelola Pemerintahan yang Demokratis: Potret Kinerja Tatakelola Pemerintahan Provinsi di Indonesia.”
Kuliah di atas merupakan kuliah pertama dari rangkaian enam kuliah dalam setahun dalam Partnership Lecture Series (PLS). Kuliah-kuliah berikutnya akan diselengggarakan pada setiap minggu ke empat setiap dua bulan di tempat yang sama. PLS ditujukan untuk memperlebar ruang diskursus yang cerdas, reflektif, dan strategis mengenai isu-isu penting negara dan bangsa ini.
Kepala Pusat Penelitian dan Informasi Kemitraan, Abdul Malik Gismar, menyatakan bahwa dalam kuliah pertama ini Kemitraan ingin memperkenalkan kepada publik luas mengenai Indeks Tata Pemerintahan Kemitraan atau Partnership Governance Index (PGI). PGI adalah instrumen yang dibangun oleh Kemitraan, melalui konsultasi ekstensif dan intensif dengan banyak praktisi dan ahli tata pemerintahan dan metodologi penelitian, untuk mengukur kualitas tata pemerintahan seluruh Provinsi di Indonesia.
Lebih lanjut menurut Malik, pengumpulan data PGI dilakukan oleh peneliti yang basisnya memang di provinsi. Mereka adalah akademisi, peneliti. dan praktisi di masing-masing provinsinya. PGI menggunakan 6 prinsip good governance yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keadilan, efisiensi dan efektifitas untuk mengukur empat arena atau bidang yaitu: 1) Pemerintah, 2) Birokrasi, 3) Masyarakat Sipil, dan 4) Masyarakat Ekonomi di suatu provinsi.
Berdasarkan skala PGI, yaitu 1 (sangat buruk) sampai 10 (sangat baik), rata-rata nilai seluruh provinsi di Indonesia baru mencapai 5,11 atau masuk ke dalam kategori cukup atau sedang. Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan nilai 6,51 dan Prov. Sumatera Utara menempati posisi terakhir dengan nilai 3,55.
Terkait dengan penilaian-penilaian yang diberikan, Malik menekankan bahwa PGI tidak ditujukan untuk menghukum atau memvonis provinsi-provinsi tertentu tetapi lebih untuk menunjukkan area mana dari tata pemerintahan provinsi yang masih buruk dan harus diperbaiki. “PGI tidak untuk memvonis provinsi-provinsi yang tidak berkinerja baik, namun untuk memberikan potret atau cermin bagi provinsi untuk meningkatkan kinerja,” tekannya.
PGI dapat juga digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan juga antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Selain itu, PGI mampu pula menunjukkan hubungan antara politik dan birokrasi.
Rektor Paramadina, Anies R. Baswedan, yang hadir sebagai narasumber dalam acara ini menyatakan bahwa Indonesia saat ini sedang memasuki tahap ketiga dari transisi Demokrasi. Dalam tahap ini menurutnya Indonesia mampu kembali ke zaman pra-demokrasi.
“Periode ketiga ini menjadi penting karena dalam periode ini lah yang menentukan apakah demokrasi kita akan berkembang atau jatuh kembali ke era sebelum demokrasi,” tekan Anies. Demokrasi di Indonesia memiliki resiko death for good.”
Oleh karenanya menurut Anies, PGI menjadi sangat penting untuk memperkuat Demokrasi di Indonesia. “Ukuran-ukuran dalam PGI (transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan sebagainya) berguna untuk memperkuat dan meyelamatkan demokrasi kita,” ungkapnya.
Acara ini dihadiri oleh lebih dari 70 peserta dari berbagai kalangan, seperti akademisi, praktisi, tokoh nasional serta media massa. Acara ini disiarkan pula secara langsung melalui fasilitas teleconference di 10 Universitas di Jawa dan luar Jawa seperti Univ. Andalas, Univ. Gadjah Mada, Univ. Brawijaya, Univ. Lampung, Univ Kristen Indonesia Jakarta, Univ. Bina Dharma Palembang, STIMIK Sinar Nusantara, Surakarta, STBA LIA Jakarta, Univ. Udayana dan Univ. Internasional Batam.
Kemitraan, sebagai upaya untuk terus menghidupkan demokrasi dan nilai-nilai tata pemerintahan yang baik, serta untuk mengembangkan PGI, telah merencanakan akan melakukan penilaian tata pemerintahan untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia.
