Pantauan Proses Pembahasan UU Pemilu Legislatif
Indonesia saat ini sedang mempersiapkan Pernilu 2009, yang merupakan Pemilu ketiga yang diselenggarakan pasca pemerintahan Orde Baru. Pemilu 2009 merupakan Pemilu yang mempunyai signifikansi simbolis sekaligus rill secara politis karena Indonesia sudah memasuki satu dekade penyelenggaraan pemilu secara demokratis. Pemilu 1999 dan 2004 dinilai sukses oleh berbagai pihak sehingga mampu mengantar Indonesia pada transisi dan konsolidasi demokrasi. Pemilu 2009 ini merupakan langkah pendalaman demokrasi dan penguatan sistem keterwakilan politik setelah Pemilu 2004 memperkenalkan sistem pemilihan langsung baik untuk anggota Legislatif maupun Presiden serta Wakil Presiden.
Kinerja Otonomi Khusus Papua
Harus diakui bahwa Provinsi Papua memiliki kekhususan dalam budaya dan adat istiadatnya. Kekayaan yang dimiliki Papua tersebut dinilai oleh banyak kalangan tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat Papua. Terdapat kesenjangan yang relatif besar dalam pembangunan antara Provinsi Papua dengan provinsi lain, khususnya dengan provinsi-provinsi lain di kawasan barat Indonesia.
Panduan Bagi Fasilitator: Citizen Report Card
Diskursus dan aplikasi Citizen Report Card (CRC) sebagai metode evaluasi pelayanan publik merupakan hat baru di negara kita, Indo¬nesia. Namun demikian, CRC saat ini merupakan metode yang diang¬gap paling dapat memastikan pastisipasi masyarakat dalam evaluasi pelayanan publik dan dalam memberikan input perbaikan yang opti¬mal. Berangkat dari pandangan ini, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia (Kemitraan) dan Bappenas RI mewacanakan dan mengimplementasikan metode ini sebagai metode evaluasi datam program Membangun Sistem Integritas dalam Pemberantasan Korupsi melalui Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi.
Grand Strategy Penataan Daerah Tahun 2025
Wacana perlunya grand strategy penataan daerah, akhir-akhir ini, berkembang di tengah-tengah kontroversi pemekaran daerah yang masih menjadi isu aktual dalam implementasi otonomi daerah. Berbagai daerah seolah terus berpacu memekarkan diri, membagi wilayahnya untuk membentuk daerah otonom baru, balk pada level Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Isu pokok yang harus dijawab adalah, benarkah pemekaran daerah sesungguhnya telah meningkatkan kesejahteraan dan memberikan pelayanan yang lebih balk kepada masyarakat, atau hanya sekedar euphoria otonomi yang menambah jumlah daerah otonom serta pejabat-pejabatnya dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Membangun Sistem Integritas dalam Pemberantasan Korupsi di Daerah
Kemitraan telah memfasilitasi upaya daerah dalam membangun sistem integritas pemberantasan korupsi melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) dan survey kepuasan masyarakat dengan metode Citizen Report Card (CRC). Program ini diinisiasi di 6 (enam) daerah yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana, Kota Magelang, Kabupaten Pemalang, Kota Bandung dan Kabupaten Indramayu.
