“(Penandatanganan MoU ini) merupakan wujud komitmen Kemitraan dalam upaya menciptakan good governance pemerintah daerah di Kalimantan Tengah,” terang Project Manager Kemitraan di Kalteng, Joko Waluyo mengenai latar belakang perpanjangan dan penandatangan Nota Kesepahaman ini. (foto Hak Cipta dari Harian Tabengan)
“Demokrasi prosedural Indonesia belum mampu menghasilkan pemimpin politik dan struktur pemerintahan yang berkualitas dan bersih dari KKN, atau sistem pelayanan publik yang terjangkau oleh rakyat miskin, atau sistem integritas yang mampu mencegah korupsi” tekan Agung. “Program LEAD Indonesia secara khusus dirancang untuk menjawab tantangan pengembangan demokrasi, desentralisasi tata-pemerintahan, dan pembangunan yang akuntabel dan berkeadilan,” lanjutnya.
Kepala Pusat Penelitian dan Informasi Kemitraan, Abdul Malik Gismar, menyatakan bahwa dalam kuliah pertama ini Kemitraan ingin memperkenalkan kepada publik luas mengenai Indeks Tata Pemerintahan Kemitraan atau Partnership Governance Index (PGI). PGI adalah instrumen yang dibangun oleh Kemitraan, melalui konsultasi ekstensif dan intensif dengan banyak praktisi dan ahli tata pemerintahan dan metodologi penelitian, untuk mengukur kualitas tata pemerintahan seluruh Provinsi di Indonesia.
Tata ruang adalah dasar bagi pembangunan suatu daerah, namun penataan ruang wilayah yang ada saat ini dinilai tidak adil dan peraturan (mengenai rencana tata ruang wilayah) yang ada pun saling tumpang tindih. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah dan instansi-instasi terkait, serta data-data yang digunakan dalam penyusunan seringkali tidak memadai dan tidak sama antara satu pihak dengan pihak lain.
Kemitraan dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada tanggal 5 Januari 2010 di Jakarta meluncurkan sebuah program penguatan kapasitas penegak hukum di Indonesia, khususnya bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), untuk memerangi kejahatan transnasional. Program berjangka waktu tiga tahun ini akan dilaksanakan di The Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).
