Jakarta, Partnership. Perubahan atau revisi dalam UU No.10 /2008 tentang PEMILU anggota DPR, DPD,& DPRD, khususnya mengenai pro dan kontra isu suara mayoritas menjadi wacana yang penting. Kenyataan bahwa bahkan sebelum pasal itu dilaksanakan, banyak parpol yang telah melanggarnya menyebabkan DPR ingin merevisinya.
Jakarta, Kemitraan. “Kita harus mulai berani investasi besar-besaran,” tegas Bayu Krisnamukti, Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan dalam sambutan mewakili Plt. Menko Perekonomian Sri Mulyani pada acara Seminar Rekonstruksi Kebijakan Perdagangan Pangan untuk Kesejahteraan yang diadakan Kemitraan di Jakarta, Selasa 5 Agustus 2008.
Yogyakarta, Kemitraan. Korupsi dewasa ini berjalan mengikuti alur logika politik multi partai. Dulu korupsi berada dalam pusat kekuatan yang tunggal, sekarang melebar ke jantung politik di legislatif. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam Seminar Membangun Sistem Pemberantasan Korupsi yang Progresif, Konsekuensi Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Balaikota Yogyakarta, Rabu 16 Juli 2008. Acara ini digelar oleh Kemitraan Yogyakarta yang merupakan rangkaian Proyek UNCAC di bawah DEG Cluster.
Jakarta, Kemitraan. Perekonomian di persimpangan, oligarki kekuasaan di daerah, hingga kecelakaan sejarah merupakan isu-isu yang diangkat para pakar dari berbagai bidang. Pendapat-pendapat tersebut disampaikan dalam diskusi meja bundar para pakar yang diselenggarakan Kemitraan untuk mendiskusikan dan membahas berbagai perkembangan yang terjadi pasca Reformasi 1998. Selain Dasa Warsa Reformasi, acara ini juga bertujuan untuk memperingati momentum-momentum bersejarah lain yaitu 80 Tahun Sumpah Pemuda dan 100 Tahun Kebangkitan Nasional, di Jakarta (27/6).
Jakarta, Kemitraan. Direktur Eksekutif Kemitraan Mohamad Sobary mengungkapkan penghargaannya atas inisiatif Mahupiki untuk mengangkat kembali kasus BLBI. Hal ini sangat penting mengingat, berdasarkan audit BPK, dari Rp147,7 triliun yang dikucurkan kepada 48 bank, telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar Rp138 triliun.
