Merupakan suatu kesepakatan di kalangan dan di antara akademisi dan praktisi internasional bahwa kualitas tata pemerintahan sangat menentukan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan manusia. Di Indonesia hal ini menemukan gaungnya pada kebutuhan untuk mengukur tata pemerintah daerah secara obyektif dan komparatif. Dengan diberlakukannya desentralisasi dan otonomi, daerah harus bertanggung jawab secara umum atas kinerja tata pemerintahan yang demokratis dan, secara khusus, atas kesejahteraan warganya. Pengukuran yang obyektif dan komprehensif ini belum ada. Perbedaan antar daerah biasanya dijelaskan dengan faktor-faktor struktural (misalnya infrastruktur) atau keragaman kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu pengukuran semacam ini sangat dibutuhkan di Indonesia.

Menjawab kebutuhan di atas, Kemitraan telah berinisiatif membangun Indeks Tata Pemerintahan (Partnership Governance Index atau singkatnya PGI) untuk mengukur kualitas tata pemerintahan di seluruh provinsi di Indonesia. Tujuannya bukan untuk memvonis provinsi-provinsi yang berkinerja buruk namun juga menunjukkan arena-arena tata pemerintahan mana saja yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Demi memastikan
kredibilitas, indeks telah dibangun melalui serangkaian pemetaan yang komprehensif terhadap pengukuran-pengukuran (assessments) yang telah ada dan konsultasi-konsultasi yang ekstensif dan intensif dengan para ahli maupun pemangku kepentingan yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti diskusi terbatas, lokakarya dan sebagainya.

-untuk membaca lebih lengkap unduh dokumen terlampir-