Partnership mendukung reformasi birokrasi Polri
Selasa, (15/05/2012). Partnership berpartisipasi secara aktif dalam Semiloka dan Visualisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) di Jakarta. Selain menjadi peserta dalam lokakarya rencana aksi RBP, Partnership menjadi peserta stand pameran bersama Polda seluruh Indonesia dan Satuan Kerja di Mabes Polri.
Keikutsertaan dalam stand pameran sebagai bagian dari upaya Partnership mendiseminasi pengetahuan, knowledge sharing yang dimiliki terutama berkaitan dengan isu polisi dan reformasi birokrasi. Selain berperan aktif dalam reformasi birokrasi polri, Partnership juga mendukung penuh reformasi birokrasi di Kemen PAN&RB melalui program ROR dan Setwapres dengan program Inspire.
Acara ini dihadiri oleh Kapolri, Wakapolri, Menteri PAN&RB, Pejabat Mabes Polri, Wakapolda seluruh Indonesia, European Union, IOM, UNODC, LBH Jakarta, MTI dan ICW. Salah satu sesi dalam seminar membahas hasil kajian Partnership dan LBH Jakarta tahun 2010 mengenai penyiksaan yang dilakukan oleh Aparat Penegak hukum (APH) terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana di lima wilayah (Surabaya, Makassar, Jakarta, Banda Aceh dan Lhokseumawe). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polisi berada di urutan pertama APH pelaku penyiksaan.
Beberapa komentar muncul dari peserta, salah satunya Wakapolda Aceh yang mendukung penuh dan berharap akan ada survei lagi tahun ini atau tahun depan.
Kepala Lembaga Pendidikan Polri Irjen. Oegroseno mengakui adanya penyiksaan yang dilakukan anggota Polri. Beliau tertarik memasukkan isu penyiksaan dalam kurikulum pendidikan di Polri. Sementara itu, Wakapolri Komjen. Nanan Soekarna menyatakan bahwa Polri akan mengakomodir rekomendasi survei dalam agenda RBP.
