Pemerintahan Terdesentralisasi
Cepatnya desentralisasi kekuasaan dari pusat ke pemerintah provinsi pada era pasca-Suharto menciptakan puluhan kabupaten, kota, dan provinsi otonom baru. Tapi proses desentralisasi yang cepat ini juga telah menciptakan pemerintahan-pemerintahan baru tanpa sumber daya manusia yang kritis atau panduan yang jelas, dan prinsip-prinsip untuk menjamin tata pemerintahan yang baik. Hal ini sering menyebabkan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme lokal.
Strategi Besar Penataan Daerah
Perkembangan daerah baru memiliki dampak yang serius bagi pemerintah pusat. Strategi Besar Penataan Daerah adalah sebuah upaya untuk menganalisis dan menilai jumlah yang optimal dari provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Kemitraan membantu menghasilkan kertas kebijakan mengenai masalah tersebut yang telah disampaikan kepada DPR.
Kemitraan juga menyampaikan sederetan program untuk mengatasi kebutuhan khusus Papua dan Papua Barat, menghasilkan laporan akhir penilaian pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, masyarakat sipil, dan kebijakan publik.
Dukungan bagi pemberdayaan dan pembangunan ekonomi Papua terus mendorong anggaran pro-masyarakat miskin, perundang-undangan daerah yang lebih baik, dan pengelolaan hutan dan kepercayaan diri yang lebih besar dari desa-desa otonom.
