Pemberantasan Korupsi
Korupsi adalah sebuah hambatan serius bagi pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. Hal ini menghambat layanan publik dan memberikan dampak yang paling serius pada masyarakat miskin. Ini mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, polisi, dan layanan sipil yang pada akhirnya melemahkan legitimasi dari semua otoritas publik.
Pemberantasan korupsi merupakan isu lintas sektor pembaruan di Indonesia. Intervensi Kemitraan dalam bidang ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, mendukung gerakan anti korupsi di seluruh negeri, membantu merancang peraturan, membangun kapasitas lembaga-lembaga dan komisi-komisi negara, dan memberdayakan masyarakat sipil untuk secara aktif memantau dan terlibat dengan negara.
Implementasi Kemitraan dan UNCAC di Indonesia
Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dengan UU No 7/2006 membuat UNCAC menjadi bagian integral dari hukum Indonesia – bukti komitmen Indonesia dalam memerangi korupsi sesuai dengan kerangka umum Konvensi tersebut.
Dukungan kami terhadap pelaksanaan UNCAC mencakup program-program sebagai berikut:
- Peningkatan kapasitas bagi lembaga-lembaga seperti KPK, Komisi Ombudsman, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Bappenas, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Memfasilitasi perumusan RUU dan Dokumen yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, seperti Analisis Kesenjangan UNCAC (UNCAC Gap Analysis), Rencana Aksi National / Regional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK/RAD-PK), Penyusunan RUU Pengadilan Tipikor, dan RUU Pengadilan Tipikor
- Laporan Pelaksanaan UNCAC di Indonesia dan pengembangan strategi e-procurement
- Menyelenggarakan pelatihan bagi LSM dan wartawan tentang UNCAC, menyelenggarakan Forum Publik Bali, berpartisipasi dalam Konferensi Pihak Negara (COSP) pertama dan dukungan bagi COSP kedua
Dukungan kepada KPK
Sementara masyarakat internasional merumuskan UNCAC, bangsa Indonesia membentuk sebuah badan baru yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menandai sebuah terobosan dalam perang melawan korupsi di Indonesia.
Kemitraan menyadari peran strategis yang akan dimainkan oleh KPK sejak awal, dan secara aktif terlibat dalam pembentukannya.
Kemitraan membantu rekrutmen dan seleksi komisaris KPK pada tahun 2003 dan 2007, yang menjamin transparansi, akuntabilitas dan keadilan, dan pemantauan proses seleksi sampai ke akhir.
Dukungan Kemitraan kepada KPK terus berlangsung dan mencakup pelatihan penyidik KPK, dan bekerja dengan gerakan Masyarakat Sipil Indonesia Anti Korupsi melakukan penilaian korupsi secara berkala.
- - Mengorupsi Trias Politica-9 aug 2010
- - ANTI KORUPSI DARI GAGASAN HINGGA PELEMBAGAAN
- - Survey Nasional Mengenai Korupsi di Indonesia.
- - Problem, kritik dan perdebatan penegakan hukum
- - Penilaian Tentang Korupsi Dengan Cara Partisipatif
- - Mencuri Uang Rakyat 1
- - Mencuri Uang Rakyat 2
- - Mencuri Uang Rakyat 3
- - Mencuri Uang Rakyat 4
- - Memecah Belenggu Korupsi Sistemik
- - Membangun Sistem Integritas Dalam Pemberantasan Korupsi Di Daerah
- - Melawan Korupsi dari Aceh sampai Papua
- - Kaum Miskin Bersuara