Tata Pemerintahan Yang Baik
TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK MENDUKUNG
Pemenuhan hak-hak asasi manusia
- Pemenuhan hak-hak ekonomi, budaya dan sipil
- Perlindungan hak-hak mereka yang terpinggirkan
- Kebebasan mengeluarkan pendapat
-
Kebebasan pers
Konsolidasi demokrasi
- Pemilihan umum yang adil dan bebas
- Tunduk terhadap hasil-hasil pemilihan umum
- Pemecahan masalah dan perselisihan politik tanpa kekerasan
- Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
- Pemerintah yang transparan
-
Pejabat-pejabat terpilih yang akuntabel
Keamanan negara yang dapat diandalkan
- Lembaga-lembaga penegakan hukum yang tanggap dan akuntabel
- Anggaran negara yang memadai untuk bidang keamanan
-
Militer profesional yang bertanggungjawab terhadap masyarakat sipil
Keadilan yang terjangkau
- Sistem peradilan yang terjangkau dan akuntabel
- Tunduk terhadap aturan-aturan internasional
-
Tersedianya mekanisme budaya untuk mendamaikan perselisihan
Tata pemerintahan yang terdesentralisasi
- Diakomodasinya aspirasi daerah
- Pemerintah daerah yang otonom
-
Kemampuan keuangan pemerintah daerah
Aparatur negara yang akuntabel dan efektif
- Transparansi dalam penyusunan kebijakan
- Sistem pelayanan publik yang efisien
-
Aparatur negara yang tidak korup, tanggap dan profesional
Keterlibatan negara, pasar dan masyarakat sipil
- Keterlibatan dunia usaha dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan ekonomi
- Pengakuan dan perlindungan terhadap hak milik
- Kompetisi pasar yang adil
- Pemberdayaan usaha kecil dan menengah
- Aturan-aturan dan hukum yang ramah terhadap pasar
-
Perlindungan yang adil terhadap tenaga kerja
**Kemitraan memegang indikator-indikator tata pemerintahan ini sebagai prinsip pemandu dan alat validasi dalam menyusun serta memantau kegiatan-kegiatan program dan arah strategis.
See Also
- Nilai Dasar
- Tata Pemerintahan Yang Baik
