Kami Diperhatikan dan Dilindungi oleh Negara

10

Jakarta (27-28/01/2016). Permasalahan yang kerap dihadapi masyarakat adat adalah ketiadaan pengakuan akan keberadaan mereka, terutama dalam pengelolaan sumberdaya alam. Padahal kehidupan mereka sangat bergantung pada alam.

Selain itu, eksklusi yang kerap mereka alami antara lain adanya anggapan bahwa masyarakat adat sebagai kelompok yang tidak beragama, minimnya pelayanan dasar publik yang dapat diakses, serta adanya isolasi sosial yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Permasalahan-permasalahan tersebut semakin lengkap dengan belum adanya single data yang dimiliki oleh pemerintah terkait dengan keberadaan mereka.

“Saat ini untuk mendapatkan data-data berapa  sebenarnya jumlah masyarakat adat lokal terpencil di Indonesia dari kementerian pun cukup sulit, karena masing-masing kementrian memiliki data sendiri-sendiri yang berbeda-beda.” Ungkap Monica Tanuhandaru, Eksekutif Direktur Kemitraan.

Beliau sangat berharap kedepan Kementerian sebagai wakil pemerintah pusat dan pemerintah daerah mau bersama-sama bersinergi dengan organisasi masyarakat sipil yang selama ini memberikan pendampingan di lapangan, dengan demikian nasib masyarakat adat bisa lebih baik.

Sementara itu, untuk mendorong adanya pengakuan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat, pemerintah melalui Kemenko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil melaksanakan program Peduli untuk mendorong adanya pengakuan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat.

Hal ini seperti disampaikan oleh Adi Dananto selaku direktur Program Peduli The Asia Foundation pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakornas) bersama Kemitraan dan 14 mitra dampingan yang tersebar di 13 provinsi di Indonesia. Selain itu, hadir juga perwakilan dari Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,  Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Program Peduli di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus berupaya meningkatkan akses masyarakat adat terpencil dan termarginalkan terhadap layanan dasar dan ekonomi.

“Program peduli ini ada untuk membantu saudara kita yang belum beruntung” ungkap Ibu Magdalena selaku Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selain masyarakat adat, program Peduli juga menyasar masyarakat pada pilar minoritas agama, anak rentan, disabilitas, waria, dan pelanggaran HAM.

Beliau berharap pada akhirnya program Peduli akan memberikan dampak yang sangat besar, sehingga mereka akan mengatakan bahwa kami diperhatikan dan dilindungi oleh Negara.