Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam

31 Dec 2020

Meski pemerintah telah melakukan berbagai terobosan hukum, penyelesaian kasus-kasus korupsi belum memuaskan banyak pihak. Upaya pemberantasan korupsi juga dinilai tidak maksimal dan belum sepenuhnya memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Masih banyaknya kasus mega korupsi yang belum ditangani membuat publik mempertanyakan keseriusan dan kinerja aparatur penegak hukum dalam melaksanakan agenda nasional ini. Situasi ini diperburuk oleh langkanya keteladanan dalam penyelenggaraan negara. Banyak pejabat negara - baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif - tidak mampu menjadi tauladan hidup bersih dan sederhana. 

Ini gambaran ketidakpekaan akan krisis kepercayaan yang tengah dihadapi negara di dalam maupun di luar negeri. Selain menunjukkan pemberantasan korupsi belum sepenuhnya didukung oleh segenap komponen masyarakat, hal ini juga membuktikan pemberantasan korupsi bukan lah perkara mudah. Karenanya, upaya ini perlu dilakukan secara sistematis, terstruktur dan terukur. Karena sifat praktek korupsi yang multidimensional dan terkait dengan berbagai bidang kehidupan secara luas, maka penanganan korupsi juga tidak dapat semata-mata mengandalkan pendekatan "pembatasan" (curative) semata. Melainkan ia harus juga didekati dengan pendekatan pencegahannya (preventive).

Program Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam yang diprakarsai Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan didukung Partnership for Governance Reform serta Uni-Eropa merupakan keterpanggilan, kepedulian dan keinginan civitas akademika Perguruan Tinggi Islam untuk turut berkontribusi dalam mencegah dan memberantas praktek korupsi di tanah air. Untuk memahami persoalan secara tepat serangkaian kegiatan dilaksanakan, seperti Diskusi Serial, Workshop Diseminasi Gagasan, Penelitian Lapangan, Focus Group Discussion (FGD), Studi Dokumen Kurikulum dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP), Workshop Kurikulum dan metode Pembelajaran hingga Workshop Penulisan dan Perumusan Draft Buku Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK). Kegiatan-kegiatan itu berlangsung selama sebelas bulan (September 2005-Agustus 2006) dan melibatkan tidak kurang dari 15 UIN/IAIN se Indonesia. Dari serangkaian kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya kultural dan institusional untuk menciptakan tata-kelembagaan yang bersih dan baik (good governance) akan lebih solid, integral dan kokoh jika ditopang dengan materi perkuliahan yang secara eksplisit memuat tema bahasan dan nilai antikorupsi. 

Materi tersebut di antaranya dapat diajarkan dengan mengkorelasikan prinsip-prinsip antikorupsi dengan matakuliah keislaman yag secara substantif mengandung muatan pendidikan antikorupsi. Misalnya, mata kuliah ilmu kalam (teologi), akhlak-tasawuf, tasfir, hadits, fikih, psikologi Islam dan ekonomi Islam. Meski upaya penyusunan materi antikorupsi sebagai matakuliah terintegrasi ini dapat dengan mudah diselipkan (supplemented) ke dalam beberapa matakuliah terkait, namun pengalaman kependidikan menunjukkan bahwa hal itu bukanlah usaha yang sederhana. Dalam hal ini terdapat setidaknya dua alasan utama:

Pertama, materi lama sudah cenderung diajarkan secara rutin dan menemukan polanya. Dengan demikian, usaha pengintegrasian tema baru secara lebih eksplisit menuntut pematangan wacana, koherensi ide-ide dan kontekstualisasi materi. 

Kedua, jika hal pertama tersebut dilakukan maka sedikit banyak akan terjadi reorientasi kurikulum. Reorientasi kurikulum tidak dapat dilakukan tanpa adanya serangkaian landasan epistemologis maupun strategis. Argumen epistemologis akan menjawab hakikat perubahan materi ajar dan mengapa perlu. Sedangkan argumen strategis akan menganalisis sejauh mana perubahan itu dimungkinkan dengan melihat desain kurikulum dan proses pembelajaran yang sudah ada serta menganalisis potensi perubahan itu dalam kaitannya dengan pelaku (stakeholder) maupun pengguna (shareholder) yang selama ini terlibat di dalamnya.