Reformasi bersama rakyat
Jakarta, Rabu (18/01/2012). Temuan UKP4 menunjukan bahwa masyarakat tidak mau tahu tentang kisah keberhasilan pemerintah, karena pada dasarnya tidak berdampak langsung ke mereka. Yang mereka inginkan adalah informasi di sekitar mereka dan kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, dalam kegiatan public lecture dengan tema “Mencapai Kinerja Dengan Integritas”.
Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan komunikasi intensif antara pemerintah dan rakyat perlu dikembangkan. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi dan sosial media. Menurut beliau, sosial media (facebook, twitter) bisa digunakan untuk membangun interaksi--sebagaimana dicontohkan pemerintah Singapura yang sudah lama memanfaatkan media ini untuk membangun komunikasi dua arah dan mengetahui peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat.
Birokrasi menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa. Untuk itu perlu diciptakan lingkungan kerja yang fleksibel dan efisien dengan cara antara lain membangun sebuah komunitas di lembaga bukan divisi (Don’t build divisions, build community). Dengan adanya komunitas yang terbangun maka akan tumbuh proses sharing, passion, trust, dan komunikasi dua arah yang produktif. Membangun budaya juga dianggap penting dalam sebuah lembaga (Don’t create procedures, create cultures) karena hirarki, birokrasi dan kontrol berlebih tidak akan menciptakan disiplin dan rasa hormat terhadap atasan. Terakhir yang perlu dibangun menurut beliau adalah inovasi (don’t make regulation, make innovation). Tidak jarang inovasi yang lahir akan terhambat oleh peraturan yang ada. “Peraturan bisa diubah, yang tidak bisa diubah adalah kitab suci,” imbuh beliau.
Ke depan, pemerintah yang terbuka/transparan dan melibatkan segenap unsur masyarakat dalam memecahkan pelbagai masalah demi kesejahteraan rakyat dan mengimplementasikan prinsip dari, oleh dan untuk rakyat (open government) menjadi masa depan kita dalam mengelola pemerintahan.
Kegiatan yang diadakan oleh Kemitraan-INSPIRE dan Sekretariat Wakil Presiden ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan, Wakil Menteri Luar Negeri, Gubernur Lemhanas, Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Ketua Tim Quality Assurance dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Tim Independen Reformasi Birokrasi, Pejabat Pemerintah dan Lembaga Donor.
