Upaya terbaik dalam pengentasan kemiskinan
Yogyakarta, Senin (30/4). “PNPM Peduli diharapkan lebih memprioritaskan perempuan mengingat sebelumnya 75% keberhasilan PNPM Mandiri dijalankan oleh perempuan.” Disampaikan oleh Hadi Santoso, Asisten Deputi untuk Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran-Kemenko Kesra. Beliau...
detail »
Evaluasi kinerja pemerintah daerah
“Penilaian Tim Nasional Evaluasi Penyelenggara Negara terhadap 524 daerah menghasilkan 3 provinsi dan 10 kab/kota terbaik,” disampaikan oleh Mendagri Gamawan Fauzi dalam kegiatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-XVI di Jakarta, Rabu (25/4). Evaluasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja...
detail »
Otonomi daerah untuk kesejahteraan rakyat
“Otonomi daerah telah mengakibatkan rusaknya sel-sel demokrasi lokal karena politik uang,” disampaikan Wamen PAN&RB Eko Prasojo pada diskusi dalam rangka hari otonomi daerah XVI di Jakarta, Rabu (25/4). Dampak lain diantaranya over regulation antara pusat dan daerah, over cost...
detail »
Perlu aksi nyata mencapai MDGs
“Kurangnya kualitas SDM menjadi faktor tingginya kemiskinan di Indonesia,” ujar Nila Moeloek, Utusan Khusus Presiden Untuk MDGs dalam kegiatan Konsolidasi Nasional Jaringan Perempuan Parlemen se-Indonesia bertema Menyongsong Momentum 2014 Demi Kesejahteraan Masyarakat yang diadakan...
detail »
Membangun zona integritas yang bebas korupsi
Jakarta, Selasa (17/04/2012). Menteri PAN&RB Azwar Abubakar dalam sambutannya mengatakan pihaknya menjadi penanggung jawab pelaksanaan Inpres No. 17/2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Salah satu programnya adalah mewajibkan Kementerian/Lembaga (K/L) dan...
detail »
Pendidikan menjadi gerakan semesta
Jakarta, Kamis (19/04/2012). Anies Baswedan dari Indonesia Mengajar (IM) mengatakan, ide besar gerakan IM adalah mengubah mind set tentang aset bangsa. Kekayaan republik ini bukan alam melainkan manusianya, dan untuk membangun manusia berkualitas salah satunya melalui pendidikan. Ironisnya...
detail »
Pemantauan dan pengawasan program SVLK
Jakarta, Selasa (3/4/2012). “Korupsi sektor kehutanan menempati kategori terbesar ke tiga setelah pajak dan pertambangan. Ke depan, bersama KPK akan menyusun sistem pemantauan dan pengawasan SVLK.” Dikatakan oleh M. Gausyah, Project Officer Partnership pada kegiatan Pertemuan Rutin...
detail »yang terbaru
-
LOWONGAN: Ahli Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Ahli Komunikasi dan Hubungan Masyarakat akan membantu
-
LOWONGAN: Analis Hukum Muda
Analis hukum akan membantu beberapa unit kerja di Kementerian PAN dan RB
highlights
publikasi terbaru
-
Menagih janji ratifikasiSebagai salah satu tindak lanjut dari RANHAM 2009-2014, presiden mengeluarkan Perpres No. 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2011-2014 yang berisi panduan pelaksanaan, penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Tujuh program dalam peraturan ini diantaranya: pembentukan dan penguatan institusi RANHAM, persiapan pengesahan instrumen HAM internasional, harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah, pendidikan HAM, Penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat, dan pemantauan, evaluasi serta pelaporan. Kemitraan dan koalisi masyarakat sipil telah melakukan pemantauan implementasi RANHAM selama satu tahun kebijakan ini. Buku ini merupakan hasil pemantauan yang dilakukan terhadap empat instrument HAM Internasional, yaitu: Konvensi Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Protokol Opsional Konvensi, Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, Protokol Konvensi Anti Penyiksaan dan Statuta Roma. -
Program pengembangan Agroforestry di PapuaPartnership bekerjasama dengan IFGI menerbitkan 8 buku tematik Program Pengembangan Agroforestry di Papua dan Papua Barat. Buku ini digunakan sebagai modul pelaksanaan Program Penyiapan Pengelolaan Agroforestry Subsystem Berorientasi Pasar Yang Berkelanjutan Sebagai Basis Peningkatan Layanan Publik. Delapan buku tersebut diantaranya: Teknik Persemaian dan Perbanyakan Tanaman, Produksi Agroforestry, Teknik Penanaman & Pemeliharaan, Pembuatan Pestisida dan Pupuk Organik, Pengelolaan Pasca Panen, Kelembagaan, Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga dan Kewirausahaan. -
Merancang Sistem Pemilu DemokratisPartnership menyusun seri advokasi elektoral demokrasi di Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu; Sistem Pemilu, Manajemen Pemilu, dan Penegakan Hukum Pemilu. “Merancang Sistem Politik Demokratis” menjadi judul pertama dari delapan seri bagian tentang Sistem Pemilu. Sistem politik demokrasi 10 tahun terakhir belum mampu menghasilkan pemerintahan presidensial yang efektif dalam mewujudkan kehendak rakyat dan konstitusi berdasarkan UUD 1945. Untuk itu perlu dirancang sistem demokrasi yang mampu menghasilkan pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif dalam mewujudkan kehendak rakyat dan konstitusi sesuai dengan UUD 1945. Buku ini terdiri dari tiga bab diantaranya; Bab I menjelaskan bahwa: (a) UUD 1945 mengamanatkan sistem politik demokrasi sebagai sistem politik yang harus dilaksanakan dalam proses penyelenggaraan negara, (b) UUD 1945 belum mengatur secara lengkap seluruh perangkat sistem politik demokrasi, dan (c) perangkat sistem politik demokrasi perlu dilengkapi melalui undang-undang, dan dengan perubahan UUD (jika diperlukan). Bab II akan memberikan parameter (preskripsi dan indikator) empat pilar sistem politik demokrasi, yaitu sistem partisipasi politik warga negara, sistem kepartaian, sistem perwakilan politik, dan pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif. Pada Bab terakhir akan diketengahkan pendekatan yang digunakan untuk merancang sistem politik demokrasi yang mampu menghasilkan pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif, berikut rekomendasi desain sistem pemilihan umum anggota DPR dan DPRD untuk menciptakan sistem politik demokrasi tersebut. -
Alokasi kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihanTujuan penerbitan buku berjudul "Alokasi Kursi DPR 560 ke Provnsi dan Pembentukan Daerah Pemilihan 3-6 Kursi, 3-8 Kursi, dan 3-10 Kursi" ini adalah membuka perdebatan lebih luas tentang alokasi kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan DPR/DPRD dalam kerangka penyusunan undang-undang pemilu. Keterlibatan publik dalam membahas isu ini akan meningkatkan dan mendorong DPR dan pemerintah agar lebih memikirkan masa depan Republik daripada kepentingan partai politik.
surat kabar
-
Hasil Studi Diagnosa Anggaran Publik dan Implementasinya dalam Proyek Pembangunan Terkait Pemanfaatan Kayu Legal di KALBAR
-
Ajakan Kepada Masyarakat Untuk Memberikan Masukan Pembaharuan Peta Tutupan Hutan dan Lahan Gambut
-
Jadikan 2014 sebagai Pemilu Nasional: Untuk Memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPD Secara Serentak
-
Radikalisme Melawan Korupsi
-
Indonesia perlu desain besar penataan daerah sampai tahun 2025 untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
-
Press Release: Mencegah Korupsi di Lembaga Trias Politica
