Reformasi bersama rakyat
Jakarta, Rabu (18/01/2012). Temuan UKP4 menunjukan bahwa masyarakat tidak mau tahu tentang kisah keberhasilan pemerintah, karena pada dasarnya tidak berdampak langsung ke mereka. Yang mereka inginkan adalah informasi di sekitar mereka dan kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung. Hal ini...
detail »
Temuan studi penyiksaan menggugah aparat penegak hukum
Hasil survei di yang dilakukan di Papua menunjukkan bahwa penyiksaan masih kerap terjadi di Lembaga Pemasyarakat. Ini juga menunjukkan bahwa Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Lapas masih menggunakan kekerasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jenis penyiksaan yang dilakukan oleh Aparat Penegak...
detail »
Catatan akhir tahun 2011
Jakarta (22-12-2011). “Aneh bin ajaib” menjadi kalimat pengantar dan dirasa pas untuk menggambarkan situasi pemberantasan korupsi di tahun 2011 yang ditulis oleh Kemitraan bersama 14 mitra daerah dalam Catatan Akhir Tahun Kemitraan Bersama Mitra Daerah. Banyaknya kasus besar yang...
detail »
Orang kampung melawan korupsi
Jakarta (21-12-2011). “Judul buku ini mirip dengan kisah hidup saya, seseorang yang datang dari kampung dan ingin memberantas Korupsi”, disampaikan oleh ketua KPK Abraham Samad ketika membuka Peluncuran buku dan diskusi Orang Kampung Melawan Korupsi yang diadakan oleh Kemitraan...
detail »
Kurangnya efektivitas pengawasan keuangan negara di daerah
Jakarta, (Rabu, 14-12-2011). “Sistem pengawasan secara umum dapat dikatakan belum berjalan efektif, sebagaimana diindikasikan oleh deviasi antara praktek dan temuan penyimpangan BPK, serta lemahnya tindakan hukum atas penyimpangan yang terjadi”. Hal ini disampaikan oleh Farouk...
detail »
Gerakan anti korupsi lintas generasi
Silaturahmi Anti Korupsi Lintas Generasi dan Lintas Iman yang diadakan di Gedung Joeang, Jakarta (27/11/2011) merupakan bagian dari serangkaian kegiatan kerjasama antara Kemitraan dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dalam mendukung gerakan anti korupsi, khususnya para pelajar SMA...
detail »
Korupsi menghambat pengentasan kemiskinan di Indonesia
Jakarta, (Rabu, 23-11-2011). “Salah satu penyebab kemiskinan di banyak negara miskin adalah terjadinya korupsi yang luar biasa.” Hal ini dipaparkan oleh Bambang Widjojanto, Calon Ketua KPK dan Advisor Kemitraan dalam Diskusi Publik: Relevansi antara Pemberantasan Korupsi dan...
detail »yang terbaru
-
LOWONGAN: Consultant for the set-up of Monitoring and Evaluation System Available in English
-
Kisah Sukses:Guru Informal Antikorupsi Berhasil Mengungkap Kasus Korupsi Inisiasi RACA Institute, mitra kerja Partnership, dalam membentuk guru...
-
Kisah Sukses:Pendidikan Antikorupsi Masyarakat Berhasil Menstimulasi Ger... Kegiatan pendidikan antikorupsi oleh PUNDEN (Perkumpulan Desa Mandiri) yang...
-
LOWONGAN: Project Assistant for Deepening Democracy Project Available in English
-
Berita Terbaru: Membangun perdamaian di daerah pasca konflik Palu, Senin (26/9/2011). Pertikain di Ambon 11 September lalu membuktikan...
-
LOWONGAN: Consultant for Knowledge Management and Learning Available in English
highlights
publikasi terbaru
-
Membangun Indonesia tanpa penyiksaanKemitraan bersama LBH Jakarta menerbitkan buku saku berjudul “Membangun Dunia Tanpa Penyiksaan.” Fokus buku ini mengupas seputar praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama dalam proses menegakan hukum. Buku ini memberi pemahaman tentang apa itu penyiksaan, bagaimana melakukan pemantauan dan mencegah penyiksaan kepada masyarakat dengan harapan menjadi pengetahuan tambahan dan mengetahui cara-cara praktis memerangi penyiksaan. Membangun Indonesia tanpa penyiksaan adalah amanat konstitusi yang dilindungi Undang-undang. -
Penyiksaan di bumi cendrawasihBuku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kemitraan bekerjasama dengan LBH Jakarta, LBH Papua dan beberapa LSM lokal Papua. Salah satu kesimpulan buku ini adalah masih maraknya tindak penyiksaan di Papua yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), baik dalam proses penangkapan dan pemeriksaan oleh aparat kepolisian, penahanan oleh kejaksaan, maupun pada saat menjalani hukuman oleh sipir penjara. Responden penelitian terdiri dari: APH (Polisi, Jaksa, Hakim), korban penyiksaan (tersangka, terdakwa, terpidana) dan masyarakat umum (tokoh adat, tokoh agama, mahasiswa, wartawan, aktivis HAM dan tokoh masyarakat). Buku ini menjelaskan secara detail definisi penyiksaan menurut UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT), tata cara mengukur penyiksaan, metodologi penelitian yang digunakan, Indeks Toleransi Penyiksaan di Papua dan hasil serta rekomendasi penelitian. Rekomendasi buku ini antara lain memberikan pendidikan serta bantuan hukum dan hak asasi manusia kepada masyarakat agar mereka paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dilindungi undang-undang. Sedangkan rekomendasi untuk APH adalah perlunya mengkaji ulang seluruh kerangka aturan dan kebijakan internalnya sehingga tidak ada lagi celah bagi anggotanya untuk melakukan penyiksaan. -
Merancang Sistem Pemilu DemokratisPartnership menyusun seri advokasi elektoral demokrasi di Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu; Sistem Pemilu, Manajemen Pemilu, dan Penegakan Hukum Pemilu. “Merancang Sistem Politik Demokratis” menjadi judul pertama dari delapan seri bagian tentang Sistem Pemilu. Sistem politik demokrasi 10 tahun terakhir belum mampu menghasilkan pemerintahan presidensial yang efektif dalam mewujudkan kehendak rakyat dan konstitusi berdasarkan UUD 1945. Untuk itu perlu dirancang sistem demokrasi yang mampu menghasilkan pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif dalam mewujudkan kehendak rakyat dan konstitusi sesuai dengan UUD 1945. Buku ini terdiri dari tiga bab diantaranya; Bab I menjelaskan bahwa: (a) UUD 1945 mengamanatkan sistem politik demokrasi sebagai sistem politik yang harus dilaksanakan dalam proses penyelenggaraan negara, (b) UUD 1945 belum mengatur secara lengkap seluruh perangkat sistem politik demokrasi, dan (c) perangkat sistem politik demokrasi perlu dilengkapi melalui undang-undang, dan dengan perubahan UUD (jika diperlukan). Bab II akan memberikan parameter (preskripsi dan indikator) empat pilar sistem politik demokrasi, yaitu sistem partisipasi politik warga negara, sistem kepartaian, sistem perwakilan politik, dan pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif. Pada Bab terakhir akan diketengahkan pendekatan yang digunakan untuk merancang sistem politik demokrasi yang mampu menghasilkan pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah yang efektif, berikut rekomendasi desain sistem pemilihan umum anggota DPR dan DPRD untuk menciptakan sistem politik demokrasi tersebut. -
Orang kampung melawan korupsi“Rakyat yang tergabung dalam ‘Orang Kampung Melawan Korupsi’ ini jelas kekuatan arus bawah yang diberkahi dalam segenap sepak terjangnya dan mumpuni lahir batinnya. Jika kekuatan ini digabung dengan KPK, maka tugas suci melawan Korupsi akan dapat menimbulkan keyakinan bahwa kerja keras ini bukan ibadah tanpa makna.” (Mohamad Sobary) Buku ini mengisahkan kumpulan pengalaman nyata orang kampung, dimana mereka tidak mau hanya berdiam diri dan melihat daerahnya hancur oleh maraknya praktik korupsi yang terjadi disekelilingnya. Buku ini membagi pengalaman tersebut kedalam empat kelompok, antara lain: Korupsi di sektor pertambangan dan sumber daya alam (pertambangan dan kehutanan), Korupsi dalam pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, anggaran daerah, penegakan hukum), pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat anti korupsi, serta promosi dan pemantauan STRANAS PK 2010-2015. Buku ini disusun oleh Kemitraan bersama 15 mitra daerah, diantaranya: UBINUS Jakarta, MTI Jakarta, PuKat UGM Yogyakarta, Gasak Aceh, Sahdar Medan, Lakpesdam NU Sumatera Utara, Walhi, Lembaga Titian Pontianak, Raca Institute Jakarta, KP2KKN Jawa Tengah, Sidak Yogyakarta, Punden Nganjuk, LPS HAM Sulawesi Tengah, LBH Makassar dan LBH Kendari.
surat kabar
-
Hasil Studi Diagnosa Anggaran Publik dan Implementasinya dalam Proyek Pembangunan Terkait Pemanfaatan Kayu Legal di KALBAR
-
Ajakan Kepada Masyarakat Untuk Memberikan Masukan Pembaharuan Peta Tutupan Hutan dan Lahan Gambut
-
Jadikan 2014 sebagai Pemilu Nasional: Untuk Memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPD Secara Serentak
-
Radikalisme Melawan Korupsi
-
Indonesia perlu desain besar penataan daerah sampai tahun 2025 untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
-
Press Release: Mencegah Korupsi di Lembaga Trias Politica
