IGI
Indonesia Governance Index (IGI) adalah indeks tata kelola pemerintahan di indonesia yang diprakarsai oleh Partnership for Governance Reform (Partnership) melalui dukungan pendanaan AusAID. Indeks ini mengukur kinerja empat arena pemerintahan yaitu, pemerintah (legislatif dan eksekutif),...
detail »
HKm dan HD untuk kesejahteraan rakyat
Jakarta, (24/4/2013). Kebijakan pengelolaan hutan selama ini cenderung berpihak pada usaha skala besar, sehingga menyebabkan terbatasnya penguasaan lahan dan akses masyarakat di sekitar hutan. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan melakukan program Hutan Kemasyarakatan (Hkm) dan...
detail »
IGI sebagai alat promosi good governance
Bandung, (24/03/2013). Partnership berencana menerbitkan buku yang memaparkan secara jelas dan terperinci hasil IGI baik di tingkat provinsi maupun nasional, hal ini disampaikan oleh Inda Loekman-Program Manager Knowledge and Research Center of Partnership dalam Workshop penulisan laporan hasil...
detail »
Good governance untuk mensejahterakan rakyat
Denpasar, (12/2/2013). Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah melainkan keterlibatan pihak lain. “Pemerintah hanya bagian dalam membentuk governance, sektor...
detail »
Moratorium hutan untuk siapa?
Jakarta, (19/3/2013). Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang moratorium hutan akan berakhir bulan mei, belum ada tanda-tanda perpanjangan dari pemerintah. Padahal, moratorium sedikit banyak mengurangi dan menekan laju deforestrasi hutan di Indonesia. hal ini mengemuka dalam journalist class yang...
detail »
Forum perempuan parlemen se-Asia Tenggara
Bali, (3/3/2013). Partnership dan Kaukus Perempuan Parlemen RI melalui program Inisiatif Kemitraan Asia Tenggara (IKAT-US) yang didanai USAID, memfasilitasi perempuan anggota Parlemen se-Asia Tenggara dalam acara "Women Leadership Forum". Dalam forum tersebut mengemuka bahwa pada...
detail »
REDD+ jembatan menuju ekonomi hijau
Jakarta (20/02/2013). Komitmen Indonesia dalam menerapkan ekonomi hijau yang disampaikan oleh Presiden pada perayaan Hari Lingkungan Sedunia 2012 penting untuk segera direalisasikan. Salah satu cara untuk mewujudkan ekonomi hijau adalah melalui program REDD+ (Reducing Emissions from...
detail »yang terbaru
-
LOWONGAN: Project Manager P3BM DITUTUP
-
LOWONGAN: Planning, Monitoring and Evaluation Manager Available in English
highlights
publikasi terbaru
-
Menuju pembangunan berkelanjutanDalam rangka melanjutkan program MDGs yang akan berakhir pada 2015, dunia sedang melakukan serangkaian kegiatan untuk menyusun agenda pembangunan pasca 2015. Beberapa kegiatan dilakukan di Indonesia sebagai salah satu negara dimana presidennya menjadi salah satu ketua bersama yang bertanggungjawab untuk menyusun agenda pembangunan. Buku ini merupakan hasil kajian koalisi masyarakat sipil untuk agenda pembangunan pasca-2015 yang memiliki kontribusi dalam menjalankan program-program Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia. Buku ini mencoba menuliskan kembali temuan-temuan dan bukti nyata seputar implementasi program MDGs yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah dari perspektif masyarakat sipil, dengan begitu isi buku ini dapat menjadi sumber lain dalam rangka penyusunan agenda pembangunan pasca MDGs 2015 yang sedang disusun. Beberapa kesimpulan dalam buku ini diantaranya bahwa ketidakadilan, kesenjangan dan ketimpangan merupakan masalah akut yang harus menjadi prioritas untuk segera diseleseaikan dalam agenda pembangunan berkelanjutan. -
Memantau e-procurementSetiap tahun, tak kurang dari Rp 400 trilyun uang negara dibelanjakan untuk pengadaan barang dan jasa (procurement) di masing-masing sektor pemerintah. Mengingat jumlahnya yang sangat besar, ini menjadi salah satu sektor yang paling rawan terjadinya korupsi. Untuk mencegah itu, pemerintah melakukan berbagai kebijakan dalam mengawal pelaksanaan procurement di indonesia, salah satunya melalui electronic procurement (e-proc). Namun implementasi sistem ini belum berjalan secara maksimal, sehingga kendati sistem ini efektif mengurangi korupsi, kenyataannya 70 persen kasus yang ditangani oleh KPK adalah sektor procurement. Oleh karena itu, peran publik semakin dibutuhkan untuk memantau dan mengawasi proses procurement agar dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Buku ini mencoba memperkenalkan kepada publik seputar pengadaan barang dan jasa, diantaranya saat tahapan kegiatan, proses, perencanaan, penganggaran. Selain itu, terdapat materi terkait dengan metode monitoring dan evaluasi, investigasi, advokasi, serta dilengkapi dengan protokol komunikasi yang berisikan prinsip-prinsip pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan e-procurement versi masyarakat sipil. -
Hak masyarakat atas tanah adatTanah adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Dayak, tidak hanya sebagai penunjang kehidupan, tetapi juga melestarikan dan mempertegas identitas mereka sebagai masyarakat Dayak yang sangat menjunjung tinggi adat dan kebudayaannya. Melihat hal itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah Jo Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah. Peraturan tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat adat di Kalimantan Tengah ditengah penantian akan lahirnya UU Tentang Tanah Adat. Buku ini menjelaskan tata cara dan tahapan Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A), sebagai bagian dari memperoleh hak atas tanah adat. Selain itu, dijelaskan juga siapa saja yang memiliki peran penting dalam proses pembuatan SKT-A. Buku ini diharapkan dapat mempermudah multistakeholders dalam memahami Peraturan Gubernur tentang tanah adat, sehingga tidak ada lagi kerancuan yang berujung pada sengketa dan konflik pengelolaan tanah adat di kemudian hari. -
Membangun keterwakilan perempuan di Asia TenggaraDalam negara demokrasi, kesetaraan jender merupakan elemen yang perlu dijamin oleh pemerintah, terutama kesetaraan dalam posisi politik seperti di parlemen, kantor pemerintah, partai politik, dan lembaga pengambil kebijakan lainnya. Sayangnya, usaha untuk mencapainya mengalami banyak kendala. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi? Buku ini merupakan laporan baseline assessment yang telah dilakukan oleh Partnership bersama mitra di kawasan Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Kamboja, Philipina dan Timor Leste). Tema penelitian di bagi menjadi tiga, diantaranya; sistem pemilu, perempuan dan representasi dalam politik, dan hambatan sosial-budaya yang dihadapi oleh perempuan di masing-masing negara. Buku ini memperlihatkan kepada pembaca bagaimana perjuangan perempuan di Asia Tenggara dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam bidang politik, serta perbedaan sistem Pemilu antara negara-negara tersebut yang dikupas secara proporsional.
surat kabar
-
Women Leadership Forum to Women Parliamentarian in Promoting Women's Representation in Southeast Asia
-
Reformasi Birokrasi Sampai Di Mana?
-
Mencegah Korupsi di Lembaga Trias Politica
-
Pernyataan Pers Kelompok Kerja Keterwakilan Perempuan
-
Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik di Asia Tenggara
-
Pembahasan RUU Pemda dan RUU Pilkada: Bersamaan atau Berurutan?