Rencana Strategis Kami
Ikhtisar
Hingga saat ini, Kemitraan telah berhasil memperbaiki tata pemerintahan dengan menggunakan pendekatan sektoral. Tapi di tengah lingkungan tata pemerintahan Indonesia yang terus berubah, kemajuan tersebut memiliki tingkat keterkaitan yang tinggi. Kinerja legislatif, misalnya, tidak dapat dipisahkan dari pengambilan kebijakan di berbagai kementerian dan birokrasi. Demikian pula komitmen politik untuk meningkatkan kinerja pada satu bidang tata pemerintahan akan gagal memperoleh daya dorong jika tidak didukung oleh bidang tata pemerintahan lain.
Integrasi Vertikal:
Kemitraan akan membangun serangkaian program yang berpusat pada isu-isu khusus atau tema-tema umum, yang diarahkan dari beberapa titik pandang berbeda. Komunikasi secara lebih intensif dan terus menerus akan dilakukan, termasuk koordinasi lintas Kelompok Program. Melalui pendekatan ini, Kemitraan memastikan optimalisasi dampak dari berbagai tujuannya secara menyeluruh dan meningkatkan keberlanjutan dari setiap inisiatif tersebut.
Sebisa mungkin, kami akan mengulangi kembali keberhasilan dari keterlibatan-keterlibatan kami dalam rangka berbagi praktik-ptraktik tata pemerintahan terbaik.
Kemitraan akan terus bertindak sebagai koordinator yang memimpin, mengundang pemerintah, masyarakat sipil, media, akademisi, dan donor agar berbagi informasi tentang proyek-proyek yang sedang berjalan dan yang akan diusulkan, dan memberikan umpan balik terhadap keefektifan kegiatan-kegiatan ini. Kekuatan unik Kemitraan adalah kemampuan kami untuk mempertemukan semua pihak demi melangkah memajukan pembaruan tata pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik dan laju kecepatan Indonesia. Kemitraan sekarang sedang mendefinisikan agenda pembaruan Indonesia, yang bergerak menjauh dari pendekatan dorongan donor.
Integrasi Horisontal:
Kami akan mengejar pendekatan yang lebih partisipatif di semua tingkat program dan kegiatan kami. Dari identifikasi awal inisiatif hingga rancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian, dan pelaporan, staf Kemitraan akan melibatkan organisasi-organisasi mitra dan para pemangku kepentingan pada setiap tahapan.
Salah satu pelajaran penting yang dipetik dari pemprograman awal kami adalah pentingnya kemauan politik dan komitmen dari pihak pemimpin lembaga pemerintah yang hendak dibantu. Hal ini sangat relevan khususnya dengan program-program yang berusaha memberikan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia.
Di tingkat nasional, pertimbangan kemauan politik dan komitmen akan membentuk pendekatan kami terhadap setiap lembaga. Jika tak ada dukungan memadai dari jajaran kepemimpinan, maka Kemitraan akan memfokuskan perhatian pada advokasi demi pembaruan. Kami juga mungkin mempertimbangkan tindakan pada tingkat legislatif atau kebijakan agar menghasilkan perubahan yang diharapkan.
Pada tingkat sub-nasional, Kemitraan akan memberikan komitmen sumber dayanya yang terbatas untuk mengambil tindakan-tindakan yang tepat bagi setiap instansi/tingkat/daerah. Ketika menyangkut kerja sama dengan lembaga pemerintah tertentu, kemauan politik dan dukungan akan menjadi pertimbangan utama. Hal ini tidak hanya akan menjamin hasil yang lebih baik, tetapi juga membentuk dasar bagi keberlanjutan tujuan-tujuan jangka panjang.
Ini berarti keterlibatan kami di tingkat lokal akan berjalan, baik dengan sisi permintaan maupun penawaran dari persamaan pemerintahan hingga memungkinkan pemerintah dan konstituen bekerja sama. Kemauan pemerintah daerah untuk mengikuti agenda tata pemerintahan yang baik sangat penting artinya.
Mengingat peningkatan jumlah pemekaran pemerintah daerah—Indonesia saat ini terdiri dari 470 kabupaten—Kemitraan akan mencurahkan sumber daya yang cukup besar untuk melaksanakan strategi replikasinya sehingga praktik-praktik terbaik dapat berakar secara nasional.
Di tingkat nasional pertimbangan kemauan dan komitmen politik akan menentukan bentuk pendekatan yang diambil Kemitraan menghadapi lembaga tertentu; jika kerangka berpikir yang diinginkan tidak terlihat dalam kepemimpinan, maka Kemitraan akan memusatkan perhatian secara khusus kepada pengembangan orientasi kelembagaan yang tepat melalui penekanan lebih besar terhadap advokasi bagi pembaruan. Kemitraan juga dapat mempertimbangkan tindakan pada tingkat legislatif atau kebijakan agar menghasilkan perubahan yang diinginkan. Pada tingkat sub-nasional, Kemitraan juga akan terus menekan pemerintah lokal melakukan pembaruan—melalui berbagai jalur, termasuk advokasi—tingkat kemauan dan komitmen politik yang ditunjukkan oleh para pemimpin daerah akan membentuk dasar pembuatan keputusan bagi daerah, provinsi atau kabupaten tersebut, Kemitraan akan mengejar tujuan-tujuannya atau mereplikasi keberhasilan-keberhasilannya terdahulu. Kemitraan akan memberikan komitmen sumber dayanya yang terbatas untuk mengambil tindakan yang paling tepat bagi setiap lembaga/tingkat/daerah. Ketika menyangkut keterlibatan dalam pembangunan kapasitas lembaga tertentu, kemauan dan dukungan politik akan menjadi pertimbangan utama. Hal ini tidak hanya akan lebih menjamin keberhasilannya, tetapi juga membentuk dasar bagi keberlanjutan tujuan-tujuan jangka panjang.
Cara terbaik menguji pentingnya kemauan politik pada tingkat sub-nasional dapat dilihat dari proses penetapan anggaran pemerintah daerah. Anggaran merupakan instrumen kebijakan penting untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dan keinginan rakyat. Selain membantu pemerintah daerah mengkoordinasikan anggaran yang pro-kaum miskin, Kemitraan sangat mendukung langkah-langkah penyertaan masyarakat dan semua pemangku kepentingan terkait lainnya dalam proses perencanaannya. Pengalaman menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih memiliki kesediaan dalam membuka proses penganggaran ketika konstituen mampu mengartikulasikan aspirasi anggaran mereka. Karena itu keterlibatan Kemitraan di tingkat daerah akan berjalan, baik dengan sisi permintaan maupun penawaran dari persamaan tata pemerintahan tersebut untuk mengembangkan proses-proses tempat pemerintah daerah dan konstituennya dapat bekerja sama secara partisipatif. Kemauan pemerintah daerah untuk mengikuti agenda tata pemerintahan yang baik penting artinya.
Dalam konteks pemerintahan yang terdesentralisasi Kemitraan akan mencurahkan sumber daya yang cukup besar menuju terciptanya sebuah mekanisme melalui mana praktik-praktik terbaik pembaruan tata pemerintahan dapat dibagi dan direplikasi. Mengingat peningkatan stratifikasi pemerintah daerah—Indonesia sekarang terdiri dari 470 kabupaten—Kemitraan mengakui bahwa walaupun dengan adanya koordinasi terbaik dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan kapasitas di tingkat kabupaten, hanya sebagian kecil dari kabupaten-kabupaten tersebut yang akan menerima dukungan langsung dari para penasihat tata pemerintahan. Langkah-langkah yang membantu pembangunan kapasitas lembaga-lembaga di daerah-daerah sub-nasional perlu menyertakan sarana-sarana yang memungkinkan pengalihan hikmah pembelajaran dari penerima manfaat langsung kepada rekan-rekan mereka. Kemitraan akan mencurahkan sumber daya yang cukup besar untuk menghasilkan strategi-strategi replikasi sehingga praktik-praktik terbaik dapat berakar secara nasional.
